DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Badan Hukum, Tempat Kedudukan dan Lambang, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, Perubahan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ PT. BPRS Bank Pekalongan (PERSERODA), Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Kerjasama, Pembinaan, Pembubaran, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan beralih menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANK PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan yang selanjutnya disebut PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan usahanya dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7.Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen).
8.Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan dan tujuan BPRS, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
9.Komisaris adalah organ BPRS Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPRS.
10.Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai Prinsip Syariah.
11.Pegawai adalah pegawai PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda).
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.PD. BPR Bank Pekalongan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan.
14.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan.

Pasal 3

PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) berkedudukan di Daerah dan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas yang berada pada wilayah yang sama dengan kantor pusat.

Pasal 4

Lambang PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip Syariah; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
1. 1.simpanan atau tabungan, atau dalam bentuk yang dipersamakan dengan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
2. 2.investasi berupa deposito atau tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b.menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. 1.pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
2. 2.pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istishna’;
3. 3.pembiayaan berdasarkan akad qardh;
4. 4.pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
c.menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
d.memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan syariah yang ada di bank umum syariah, bank konvensional dan unit usaha syariah; dan
e.menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 7

PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Anggaran Dasar PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Anggaran Dasar PT. BPRS Bank Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

(1)Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2)Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal dasar PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
(2)Modal dasar PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) terbagi atas saham dengan kepemilikan:
1. a.Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali.
2. b.Pemegang Saham lainnya sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
(3)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Kota Pekalongan berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam APBD Kota Pekalongan.
(5)Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…