DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, Ruang Lingkup, Subjek, Bidang dan Bentuk, Perencanaan dan Pelaksanaan, Forum, Pendanaan, Hak dan Kewajiban Badan Usaha, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi, Penghargaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6.Penyelenggaraan adalah upaya sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi milik negara atau milik Daerah atau milik perseorangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian hukum bagi badan usaha dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Program TJSLBU;
b.memberi arahan kepada semua Badan Usaha agar pelaksanaan TJSLBU lebih tepat sasaran, terkoordinir dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah; dan
c.meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan kepastian hukum bagi badan usaha dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan TJSLBU;
b.terlaksananya TJSLBU yang lebih terkoordinir, terarah, terintegrasi dan sinergi dengan Program Pembangunan Daerah;
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait;
d.melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan TJSLBU; dan
e.meningkatkan hubungan baik antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSLBU dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.subjek, bidang dan bentuk;
b.perencanaan dan pelaksanaan;
c.forum;
d.pendanaan;
e.hak dan kewajiban badan usaha;
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pelaporan dan evaluasi; dan
i.penghargaan

BAB IV

SUBJEK, BIDANG DAN BENTUK

Pasal 5

(1)Setiap Badan Usaha menyelenggarakan TJSLBU sesuai kemampuan Badan Usaha dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
1. a.Badan Usaha yang menjalankan usahanya di Daerah;
2. b.Status Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang mempunyai kegiatan usaha di Daerah; dan
3. c.Badan Usaha pelaksana TJSLBU meliputi perusahaan milik Swasta maupun milik Negara, Asing dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLBU dilakukan paling sedikit di bidang:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.seni dan budaya;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur;
h.lingkungan; dan
i.bidang lainnya.

Pasal 7

TJSLBU dilaksanakan dalam bentuk:

a.program kemitraan;
b.bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat; dan/atau
c.bantuan langsung kepada masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, bidang dan bentuk TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Perencanaan terhadap Penyelenggaraan TJSLBU disinkronkan dan disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
1. a.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
2. b.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
(2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan keluarga yang memenuhi kriteria.
(3)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
1. a.area sekitar Badan Usaha; dan
2. b.secara daerah.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013