DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pengendalian Perizinan Berusaha, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan terstruktur;
c.bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5.Perangkat Daerah terkait adalah unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
6.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksana kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
14.Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diselanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pengendalian Perizinan Berusaha;
d.pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

(1)Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah.
(3)Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(3)Peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mikro;
2. b.kecil;
3. c.menengah; dan
4. d.besar.

Pasal 6

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b.persetujuan lingkungan; dan
c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(2)Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
(3)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 10

(1)Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah melakukan:
1. a.pelayanan berbantuan; dan/atau
2. b.pelayanan bergerak.
(4)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha.
(5)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…