DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi, Prinsip SDTD, Penyelenggara SDTD, Forum Satu Data, Penyelenggaraan SDTD, Sumber Daya Manusia, Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Insentif dan Disinsentif, Pembinaan dan Pengendalian, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam satu data terpadu daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan satu data terpadu daerah diperlukan pengaturan tentang pengelolaan satu data terpadu daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA TERPADU DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satu Data Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat SDTD adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (interoperabilitas) antar perangkat daerah dan atau pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan atau data induk serta satu portal data.
6.Sistem Satu Data Terpadu Daerah, yang selanjutnya disebut Sistem SDTD adalah sistem teknologi informasi sebagai data warehouse yang mengintegrasikan semua data di perangkat daerah Kota Pekalongan, dan/atau produsen data lainnya.
7.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8.Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10.Data lainnya adalah data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11.Produsen data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan/ atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data.
12.Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
13.Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan atau data lainnya.
14.Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
15.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
16.Standar data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
17.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19.Portal Satu Data Terpadu Daerah adalah media berbagipakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20.Forum Satu Data Terpadu Daerah, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah.
21.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar rupa bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, dan data induk lainnya.
22.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
23.Jejaring masyarakat sadar data adalah komunitas atau kelompok – kelompok masyarakat yang bersifat relawan atau sukarela yang bergiat dan aktif mendorong terwujudnya budaya sadar data.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan SDTD berasaskan :

a.kepastian hukum;
b.keterpaduan;
c.keakuratan;
d.kemanfaatan;
e.kemutakhiran;
f.berkelanjutan; dan
g.aksesibilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SDTD adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SDTD.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan SDTD adalah untuk:

a.mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
b.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
d.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan SDTD, meliputi:

a.kebijakan dan Strategi;
b.prinsip SDTD;
c.penyelenggara SDTD;
d.penyelenggaraan SDTD;
e.sumber daya manusia;
f.koordinasi;
g.kerjasama dan kemitraan;
h.peran masyarakat dan dunia usaha;
i.insentif; dan
j.pembiayaan.

BAB IIII

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan SDTD adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu Portal Data.

Pasal 7

Strategi pengelolaan SDTD, adalah:

a.penyusunan konsepsi dasar, metodologi dan tata kelola SDTD;
b.pembentukan dan penguatan kelembagaan SDTD;
c.pembentukan Forum SDTD;
d.pengembangan dan penguatan jejaring dan budaya sadar data;
e.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
f.peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
g.pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data di Daerah; dan
h.publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah.

BAB IV

PRINSIP SDTD

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membangun Sistem SDTD terintegrasi yang meliputi:
1. a.Kelurahan;
2. b.Kecamatan;
3. c.Perangkat Daerah;
4. d.Instansi Vertikal;
5. e.Perguruan Tinggi;
6. f.Badan Usaha Milik Daerah; dan
7. g.Pemangku kepentingan lainnya.
(2)Data pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam Sistem SDTD mencakup:
1. a.Data statistik;
2. b.Data geospasial; dan
3. c.Data lainnya.
(3)Data yang diintegrasikan pengelolaannya dalam Sistem SDTD, diperoleh melalui:
1. a.survei;
2. b.kompilasi produk administrasi;
3. c.integrasi dan/atau interoperabailitas Sistem Teknologi Informasi; dan/atau
4. d.cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Data dalam Sistem SDTD disusun dalam format berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi yang dikelola produsen data diintegrasikan secara bertahap ke Sistem SDTD yang dikelola Walidata.
(6)Data yang dihasilkan oleh produsen data yang dikelola secara terpadu dalam Sistem SDTD harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi/Data Induk.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem SDTD, format Data, integrasi Data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi, standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan Data Induk atau kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB V

PENYELENGGARA SDTD

Pasal 9

Pelaksanaan SDTD dilaksanakan oleh penyelenggara yang meliputi:

a.Tim Pengelola SDTD, yang terdiri dari:
1. 1.Pengarah SDTD;
2. 2.Pembina SDTD;
3. 3.Walidata.
b.Produsen data.

Pasal 10

(1)Tim pengelola SDTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas:
1. a.merumuskan kebijakan teknis Sistem Pengelolaan SDTD;
2. b.melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan SDTD;
3. c.menyiapkan bahan – bahan dan merumuskan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh Dewan SDTD;
4. d.merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDTD;
5. e.menyusun rencana aksi tahunan SDTD;
6. f.mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan;
7. g.menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik sesuai dengan priotitas daerah; dan
8. h.menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan SDTD secara berkala kepada Dewan SDTD dan Walikota.
(2)Tim pengelola SDTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Statistik.
(3)Tim Pengelola SDTD dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(4)Tim Pengelola SDTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola SDTD diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…