DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan Bab III Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah Bab IV Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Bab V Kerja Sama Bab VI Monitoring dan Evaluasi Bab VII Pembiayaan Bab VIII Partisipasi Masyarakat Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan dan pemberdayaan Pesantren membutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pesantren dalam mewujudkan pesantren yang rahmatan lil’alamin, membentuk individu yang unggul dan berakhlak mulia, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang cinta tanah air, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa dalam rangka pengembangan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu mengatur fasilitasi pengembangan Pesantren oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
b.fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
c.fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk, antara lain:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
4. d.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
5. e.pengembangan Pesantren ramah anak;
6. f.pemberian bantuan biaya operasional Pesantren setiap tahun; dan
7. g.pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyayikh/pengasuh Pesantren setiap tahun.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk, antara lain:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan; dan
5. e.peningkatan kesehatan.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
3. c.lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.lembaga kesehatan;
6. f.lembaga keagamaan;
7. g.dunia usaha;
8. h.masyarakat; dan/atau
9. i.pihak luar negeri.
(3)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
2. b.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/atau
3. c.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan program Pemerintah Pusat dan dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan dengan:
1. a.Kementrian Agama Republik Indonesia;
2. b.Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
3. c.Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…