DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan daerah, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016- 2021.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi~ Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS 1);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAPEKALONGAN, Mengingat Menimbang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021 TENT ANG WALIKOTAPEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2016
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip

Pasal 1

WALIKOTAPEKALONGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PEKALONGANTAHUN 2016-2021. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PEKAWNGAN Dengan Persetujuan Bersama

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
16.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30); Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 -2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
16.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diarnbil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pernerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan ~..._ a tau telah dicapai sehu bungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24.lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggarnbarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan inforrnasi, baik tentang surnber yang diperlukan rnaupun keluaran dan darnpak yang tercantum di dalam dokurnen rencana hanya rnerupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan rnutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
27.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28.Hasil ( outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

b.RTRW;
c.KLHS;
d.Pengembangan Wilayah Terpadu; dan
e.RPJMD kabupaten/kota Sekitar.

Pasal 3

(1)RPJMDmerupakan penjabaran dari:
1. a.Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 dan
2. b.Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMNserta memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi Jawa Tengah ;

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pernbangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

29.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30.Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
31.Kabupaten/kota sekitar adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/ a tau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
34.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerahuntuk periode 5 (lima) tahun.
35.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENEGAHDAERAH

Pasal 7

( 1) W alikota melaku kan pengendalian dan eval uasi pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
  1. 1.BAB IX Penetapan lndikator Kinerja Daerah; J. BAB X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan;
2. k.BAB XI Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
1. h.BAB VIII Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
2. e.BAB V
3. f.BAB VI
4. g.BAB VII

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI Kebutuhan Pendanaan;

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah:
c.BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
d.BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis; ( 1)

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah RPJMD menjadi pedoman :

a.penyusunan RKPD yang memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, Renstra dan Renja PD;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 20] 6-2021.

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPDTahun 2022 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMDProvinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, peru bahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasa19 RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 8

Perubahan RPJMDhanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunandaerah ;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c.terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
d.merugikan kepentingan daerah dan nasional. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional. ( 1) BABV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
b.pelaksanaan RPJMD; dan
c.hasil RPJMD.

(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. r----·--.-· PENANGGUNG JAWAB No. JABATAN PAR AF

1.SEKDA
2.ASISTEN I .
3.KABAG HUKUM fo
4.KASUBAG .f NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 4 / 2016) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 4 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA kLONGAN SLAM:; ~RIHANTONO Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2016 Ttd ACHMADALF ARSLAN DJUNAJD WALIKOTA PEKALONGAN, Cap Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2016

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENEGAHDAERAH

Pasal 7

PENGENDALIAN DAN EVALUASI Kebutuhan Pendanaan;

Pasal 6

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENEGAHDAERAH

Pasal 7

PENGENDALIAN DAN EVALUASI Kebutuhan Pendanaan;

Pasal 6

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018