DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola SPBE Bab III Manajemen SPBE Bab IV Audit TIK Bab V Percepatan Penyelenggaraan SPBE Bab VI Pemantauan dan Evaluasi SPBE Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10.Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah.
11.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
14.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
17.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21.Server adalah perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang mengelola akses ke sumber daya atau layanan yang terpusat dalam suatu jaringan.
22.Pusat Pemulihan Bencana atau Disaster Recovery Center adalah fasilitas yang digunakan untuk membuat salinan dan memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24.Jaringan Intra adalah jaringan Sistem Elektronik tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam lingkungan organisasi.
25.Pejabat Pemerintah Pengelola TIK Daerah atau Government Chief Information Officer Daerah yang selanjutnya disebut GCIO Daerah adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah.
26.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27.Aplikasi SPBE adalah program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30.Nama Sub Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
31.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
32.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berasaskan:

a.efektivitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

a.memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, Perangkat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak-pihak lainnya;
b.mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
c.meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan bersama;
d.meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas;
e.menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan
f.meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan SPBE bagi upaya pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit TIK;
d.Percepatan SPBE; dan
e.Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Koordinasi SPBE;
2. b.Perencanaan dan Penganggaran SPBE;
3. c.Data dan Informasi SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Proses Bisnis, Aplikasi dan Layanan SPBE; dan
6. f.Keamanan SPBE.

Pasal 7

(1)Unsur koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Wali Kota, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, GCIO, dan Pemangku Kepentingan.
(2)Wali Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh dan terpadu.
(4)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(5)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.mengharmonisasikan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
2. b.mengkoordinasikan dan memastikan keterpaduan penerapan kebijakan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan.
3. c.mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
4. d.mengkoordinasikan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK; dan
5. e.mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dibantu oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
1. a.Asisten Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
3. c.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
5. e.Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang organisasi dan tata laksana.
6. f.Kepala Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
(4)Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pejabat terkait.
(5)Ketentuan mengenai tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)GCIO Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
(2)GCIO Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjamin:
1. a.pelaksanaan tata kelola SPBE;
2. b.pelaksanaan manajemen SPBE;
3. c.pelaksanaan audit TIK; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 10

(1)Setiap pembangunan dan pengembangan SPBE harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan informatika.
(2)Mekanisme rekomendasi pembangunan dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012