DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 1.051.367.436.000,00 bertambah Rp 39.442.937.000,00 sehingga menjadi Rp1.090.810.373.000,00. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diperlukan pengaturan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN Dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
10.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 1.051.367.436.000,00 bertambah Rp 39.442.937.000,00 sehingga menjadi Rp 1.090.810.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp1.042.817.436.000,00
b.Berkurang Rp (11.991.911.000,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.030.825.525.000,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp1.051.367.436.000,00
b.Bertambah Rp 39.442.937.000,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.090.810.373.000,00
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1). Semula Rp 15.000.000.000,00 2). Bertambah Rp 51.434.848.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 66.434.848.000,00
b.Pengeluaran pembiayaan 1). Semula Rp 6.450.000.000,00 2). Bertambah Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 6.450.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 59.984.848.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp 304.505.199.000,00 2) Berkurang Rp (6.055.608.000,00) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 298.449.591.000,00
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp 738.312.237.000,00 2) Berkurang Rp (6.750.675.000,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 731.561.562.000,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 814.372.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 814.372.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp 148.200.000.000,00 2) Berkurang Rp (7.949.745.000,00) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp140.250.255.000,00
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp 144.355.743.000,00 2) Berkurang Rp (2.535.231.000,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 141.820.512.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 7.226.934.000,00 2) Bertambah Rp 173.361.000,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 7.400.295.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 4.722.522.000,00 2) Bertambah Rp 4.256.007.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 8.978.529.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp 687.345.367.000,00 2) Berkurang Rp (10.422.675.000,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp 676.922.692.000,00
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp 50.966.870.000,00 2) Bertambah Rp 3.672.000.000,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 54.638.870.000,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: Pendapatan hibah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 814.372.000,00 Jumlah hibah setelah perubahan Rp 814.372.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi 1) Semula Rp 941.824.019.000,00 2) Bertambah Rp 4.783.261.000,00 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 946.607.280.000,00
b.Belanja modal 1) Semula Rp 107.059.417.000,00 2) Bertambah Rp 26.343.676.000,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 133.403.093.000,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 2.484.000.000,00 2) Bertambah Rp 8.316.000.000,00 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 10.800.000.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 436.968.612.000,00 2) Bertambah Rp 1.120.856.000,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 438.089.468.000,00
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 460.104.668.000,00 2) Bertambah Rp 13.013.636.000,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 473.118.304.000,00
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp 43.286.089.000,00 2) Berkurang Rp (9.485.481.000,00) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 33.800.608.000,00
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 1.464.650.000,00 2) Bertambah Rp 134.250.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 1.598.900.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp 518.740.000,00 2) Bertambah Rp 37.600.000,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 556.340.000,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 23.675.679.000,00 2) Bertambah Rp 20.699.912.000,00 Jumlah belanja modal peralatan setelah Rp 44.375.591.000,00 perubahan
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp 31.290.646.000,00 2) Berkurang Rp (261.385.000,00) Jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 31.029.261.000,00
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp 51.327.557.000,00 2) Bertambah Rp 4.715.461.000,00 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 56.043.018.000,00
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 104.295.000,00 2) Bertambah Rp 1.227.372.000,00 Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.331.667.000,00
6. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp 142.500.000,00 2) Berkurang Rp (75.284.000,00) Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp 67.216.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp 2.484.000.000,00
2. b.Bertambah Rp 8.316.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 10.800.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1). Semula Rp 15.000.000.000,00 2). Bertambah Rp 51.434.848.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 66.434.848.000,00
b.Pengeluaran pembiayaan 1). Semula Rp 6.450.000.000,00 2). Bertambah Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 6.450.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 15.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 51.431.393.447,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 66.431.393.447,00
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 3.454.553,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 3.454.553,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1). Semula Rp 4.000.000.000,00 2). Bertambah Rp 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal Daerah, yaitu: 1) Semula Rp 2.450.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 2.450.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2)Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
1. a.Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
3. c.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
4. d.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
j.Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
k.Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
l.Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
m.Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years); dan
n.Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan.
o.Lampiran XV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…