DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, hak-hak korban, kewajiban dan tanggung jawab, tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pelaporan, sumber dana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan/atau masyarakat, agar masyarakat terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan/atau masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-Undang Nomor16 dan17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan tahun 2011 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapka n : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10.Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
11.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12.Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14.Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
16.Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
17.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
18.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
19.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
21.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
22.Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23.Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25.Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26.Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
27.Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
28.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
29.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
30.Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip- prinsip dasar yang meliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi korban;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.perlindungan korban;
e.kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak;
f.penghargaan terhadap pendapat anak;
g.keterbukaan;
h.keterpaduan;
i.memberdayakan; dan
j.kerahasiaan korban.

Pasal 3

(1)Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah:
1. a.mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
2. b.memberikan perlindungan;
3. c.memberikan pendampingan hukum;
4. d.mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial; dan/atau
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat.
(2)Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
1. a.pencegahan;
2. b.pelayanan dan pendampingan;
3. c.reunifikasi; dan
4. d.pemberdayaan.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan:

a.perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c.informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
d.pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
e.pemulihan dan reintegrasi sosial;
f.pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

a.hak atas penghormatan;
b.hak pelayanan dasar;
c.hak perlindungan yang sama;
d.hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.hak mendapatkan kebebasan
f.hak sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah merupakan tanggungjawab bersama antara:

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga dan/atau orangtua.

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
3. c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
5. e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap gender dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan berbasis gender dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan/atau
3. c.turut serta dalam memberikan bantuan, perlindungan atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagai anggota keluarga sesuai dengan peran masing- masing.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, dalam bentuk:
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang tindak kekerasan berbasis gender dan anak, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
3. c.melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap gender dan anak; dan
4. d.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelengaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
(2)Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak, berwenang menyediakan dan menyelengarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
2. b.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
3. c.melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
4. d.secara aktif melakukan upaya penanganan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…