DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Permodalan, Penambahan Penyertaan Modal, Penggunaan Penambahan Penyertaan modal, Penganggaran Penyertaan Modal, Bentuk Penyertaan Modal, Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal, Pengelolaan, penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Evaluasi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat permodalan dan memperluas cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu penambahan penyertaan modal; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kotakota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Nomor 4286);
4.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2); 10.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekalongan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan.
7.Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut SPAM Regional PETANGLONG adalah satu kesatuan sistem penyediaan air minum secara fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang wilayahnya meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan PDAM.
(2)Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional PDAM, kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pekalongan serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PERMODALAN

Pasal 3

(1)Modal dasar PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang PDAM Pekalongan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar Rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 37.005.483.849,63 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Enam Tiga Rupiah).

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000, (Enam Milyar Rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.900.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENGGUNAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mendukung program SPAM Regional PETANGLONG dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pekalongan.

BAB VI

PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kota Pekalongan.

BAB VII

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa uang.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

EVALUASI

Pasal 10

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi setiap tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…