DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penggunaan dana cadangan, penganggaran dana cadangan, besaran, rincian tahunan dan sumber dana cadangan, penempatan dana cadangan, pencairan dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pekalongan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yaitu untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah adaalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Penganggaran Dana Cadangan dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Belanja Pembentukan Dana Cadangan.

BAB IV

BESARAN, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), yang disisihkan dari APBD, ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
(2)Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah
(3)Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)selanjutnya ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menambah jumlah Dana Cadangan.
(5)Penempatan hasil bunga dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan per semester pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(6)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 atau pada tahun pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pencairan Dana Cadangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, obyek pencairan Dana Cadangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. LEMBARANDAERAHKOTAPEKALONGANTAHUN2020 NOMOR5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: (5-281/2020) Ttd. M. SAELANYMACHFUDZ WALIKOTAPEKALONGAN, Cap. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…