DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD, Sistematika RPJPD, Pengendalian da Evaluasi, Perubahan RPJPD dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diperlukan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pelaksanaan dan tujuan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, DjawaBarat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang (pengertian, proses penyusunan, alasan, pendekatan yang digunakan), dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya (hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lain yang relevan beserta penjelasannya), maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan (pengorganisasian setiap bab dan garis besarnya).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahun.
12.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
13.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
16.Visi RPJPD yang selanjutnya disebut Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan /kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN.
17.Misi RPJPD yang selanjutnya disebut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN.
18.Arah Kebijakan RPJPD yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD.
19.Sasaran Pokok RPJPD yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan tentang gambaran umum daerah dalam empat aspek meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, gambaran demografi dan sarana prasarana serta evaluasi terhadap hasil RPJPD Tahun 2005-2025, menjelaskan tentang proyeksi kependudukan dalam dua puluh tahun ke depan untuk menyesuaikan kebijakan sarana prasarana yang perlu disediakan serta dokumen perencanaan spasial dan sektoral yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah.
(2)RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman:

a.penyusunan RPJMD periode berkenaan; dan
b.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang dirumuskan dari hasil permasalahan pembangunan daerah, dan isu global, nasional maupun regional.

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan RPJPD; dan
2. b.pelaksanaan RPJPD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan RPJPD;
2. b.pelaksanaan RPJPD; dan
3. c.hasil RPJPD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu perencanaan.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH Menjelaskan tentang hubungan antara arah kebijakan dan sasaran pokok, dengan pentahapan pembangunan lima tahunan (4 periode). Sasaran pokok menjelaskan hubungan antara visi dan misi daerah disertai indikator utama pembangunan (IUP).

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terjadinya bencana;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 17 September 2024, WALI KOTA PEKALONGAN TTD STEMPEL ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 17 September 2024 SEKRETARIS DAERAH TTD STEMPEL NUR PRIYANTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-226/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN ADAM MUHAMAD, S.H Pembina/IV(a) NIP. 19790407 200902 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045 I. PENJELASAN UMUM Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pergantian kepala daerah setiap lima tahun sekali dimungkinkan membuka peluang bagi munculnya perubahan arah pembangunan. Oleh karena itu, perlu dan sangat penting untuk membuat guidance berupa rencana pembangunan 20 tahunan yang nantinya dijadikan pedoman dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan yang merupakan penjabaran dari visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, tahapan, dan skala prioritas pembangunan daerah yang dipedomani secara terencana dan bertahap pada periode pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan. RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah dan masyarakat) Kota Pekalongan dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2025-2045; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat; menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi RPJPD telah dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif yaitu “Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan” yang merupakan akronim dari pokok visi: Makmur, ber- Integritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan. Berdasarkan pokok visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan yaitu: 1) Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya; 2) Kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga 3) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif; 4) Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif, merata dan inklusif; dan 5) Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas. Kerangka pikir dalam penyusunan RPJPD adalah “Strategi Pertempuran 3 Oktober 1945 berlandaskan Pancasila” yang mencerminkan peringatan seratus tahun semangat perjuangan para pahlawan di Kota Pekalongan merebut kekuasaan dari tangan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Jumlah 5 sila dalam Pancasila dicerminkan dengan jumlah 5 misi dalam RPJPD, sementara itu 3 Oktober 1945 diterjemahkan dalam bentuk 3 sasaran utama visi, (Oktober) 10 sasaran pokok dan arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan (IUP). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah–istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…