DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJM Daerah, Sistematika RPJM Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJM Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pelaksanaan dan tujuan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O25-2029;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. 5.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
5. 6.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

: Pendahuluan BAB ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pekalongan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disebut RTRW adalah adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
22.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
24.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
26.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

BAB II

: Gambaran Umum Daerah BAB ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis.

Pasal 2

(1)RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan Tahun 2025 - 2030.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW, serta memperhatikan KLHS, Pengembangan Wilayah Terpadu; dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

a.pedoman penyusunan Renstra PD;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025 – 2030.

BAB III

: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah BAB ini menjelaskan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi, pernyataan dan penjelasan masing-masing misi, rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih serta program pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB ini memuat program perangkat daerah yang dirancang untuk mencapai visi dan misi, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah .
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
2. b.pelaksanaan RPJM Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJM Daerah;
2. b.pelaksanaan RPJM Daerah; dan
3. c.hasil RPJM Daerah.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB V

: Penutup BAB ini menjelaskan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah ;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
4. d.merugikan kepentingan Daerah dan Nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Merugikan kepentingan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
(5)Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 7

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN TTD STEMPEL NUR PRIYANTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-128/2025) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN ADAM MUHAMAD, S.H Pembina NIP. 19790407 200902 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan untuk mewujudkan satu visi, yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu:

1.Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2.Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata.
3.Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.
4.Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5.Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6.Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
7.Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8.Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.
9.Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan. Dengan berpijak pada visi dan misi tersebut, maka setiap dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus sejalan, terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…