DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, penggunaan label batik, ketentuan label batik, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik mulai mengganggu eksistensi produk batik di Kota Pekalongan;
c.bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu simbol atau label "batik Pekalongan" sebagai identitas batik buatan Pekalongan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Label "batik Pekalongan"; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN LABEL "batik Pekalongan".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motof tertentu yang memiliki makna.
2.Label "batik Pekalongan" selajutnya disebut label batik adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.
3.Perajin adalah orang yang mempunyai keterampilan menghasilkan batik melalui proses produksi menggunakan tangan atau alat yang digerakan dengan tangan.
4.Orang adalah perorangan / orang pribadi.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Produk tekstil printing bermotif batik adalah hasil dari suatu proses pelekatan zat warna secara setempat pada kain (sesuai desain yang diinginkan) sehingga menghasilkan motif batik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan label batik bertujuan :

a.memberikan pembeda produk batik dari produk non batik;
b.melestarikan dan melindungi produk batik Pekalongan secara ekonomi dari berbagai produk tekstil bermotif batik dalam dan luar negeri;
c.menciptakan suatu bentuk identitas batik Pekalongan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk batik Pekalongan;
d.mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap mutu batik Pekalongan;
e.meningkatkan apresiasi dan citra batik Pekalongan di masyarakat nasional dan internasional; dan
f.memberikan perlindungan terhadap konsumen.

BAB III

PENGGUNAAN LABEL BATIK

Pasal 3

(1)Label batik digunakan oleh setiap orang dan/atau badan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan memperdagangkan batik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan.
(2)Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menggunakan label batik bertanggungjawab atas kesesuaian jenis batik yang diproduksi dan/atau yang di perdagangkan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV

KETENTUAN LABEL BATIK

Pasal 4

(1)Bentuk label batik diatur sebagai berikut :
1. a.menggunakan kata “batik Pekalongan”;
2. b.menggunakan jenis huruf Mr. Larry Tate dan huruf kecil pada kata “batik”;
3. c.menggunakan logo branding pada kata “Pekalongan”; dan
4. d.berupa tulisan/border/sulam.
(2)Bentuk dan skala ukuran label batik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Media label batik berupa kain dan/atau media lainnya.

Pasal 6

Warna label batik menggunakan warna dasar hitam dengan warna tulisan:

a.warna emas untuk jenis batik tulis;
b.warna perak untuk jenis batik kombinasi cap dan tulis; dan
c.warna putih untuk jenis batik cap.

Pasal 7

Arti dan makna "batik Pekalongan" sebagai berikut:

a.kata "batik Pekalongan" sebagai identitas yang lugas dan khas batik Pekalongan;
b.huruf kecil pada kata "batik" menunjukkan kesan ramah dan merakyat karena kain batik dapat dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat; dan
c.logo branding pada kata "Pekalongan" memberikan kesan Kota Pekalongan sebagai "world's city of batik".

Pasal 8

Label batik dapat dibuat sendiri oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pencantuman label batik pada produk batik harus dapat dibaca dengan jelas.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

(1)Setiap orang/badan yang memproduksi produk tekstil printing bermotif batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik dalam bentuk apapun pada produk tekstil printing bermotif batik maupun dalam nama pengenal usaha.
(2)Setiap orang/badan yang memproduksi batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…