DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD TA 2016 dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja- keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelurnnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; _
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dae rah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016; Mengingat ~ Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH 118.485.800.000Rp 28.128.371.000 90.357.429.000 Rp Rp

c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula b} Bertambah Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan 106.226.800.000Rp 922.612.237.000 85.614.251.000 Rp l.008.226.488.000 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
b.Belanja
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah Rp Jumlah Belanja setelah Peru bah an (Defisit) setelah Perubahan 901.083.866.000 915.822.000 Rp 901.999.688.000 Rp Rp
a.Pendapatan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah ~ Rp 922.612.237.000 bertambah sejumlah Rp 85.614.251.000 sehingga menjadi Rp l .008.226.488.000 dengan rincian sebagai berikut: ......-..,.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTA PEKALONGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 (Lem baran Dae rah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 18); 104.117.630.000 9.977.584.000 16.249.442.000 Rp

d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp 97.928.200.000
2. 2.Bertambah Rp 6.189.430.000 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 3.740.000.000 6.237.584.000
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah Rp Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan 15.310.262.000 939.180.000 Rp
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah ~p Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp 43.563.920.000
  2. 2.Bertambah Rp 4.076.080.000 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 47.640.000.000 83.740.874.000 640.274.158.000 Rp 164.270.352.000 80.529.478.000
2. b.Dana Perimbangan ,.
  1. 1.Semula Rp 576.271.132.000
  2. 2.Bertambah Rp 64.003.026.000 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Berkurang ~p Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang "(! Sah setelah Perubahan -. ,r ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
4. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 160.542.382.000
  2. 2.Bertambah Rp 17.442.274.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 177.984.656.000 12.259.000.000 106.226.800.000 0 -

Pasal 2

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp Rp Rp 6.600.000.000 5.659.000.000 Rp Rp

2.Pengeluaran a) Semula b) Bertambah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan \• 379.270.367.000Rp 382.129.100.000 2.858. 733.000 ., Belanja Tidak Langsung sebagaimana ·dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:

a.Belanja Pegawai
1. 1.Semula Rp
2. 2.Berkurang Rp Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

(2)592.249.936.000
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp 410.661.920.000
  2. 2.Bertambah Rp 5.314.632.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 415.976.552.000
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp 511.950.317.000
  2. 2.Bertambah Ep 80.299.619.000 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp

Pasal 3

23.962.184.000Rp Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan 23.177.064.000 785.120.000 Rp Rp

e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
l.Semula
1. 2.Bertam bah 0Rp 81.314.598.000 81.314.598.000
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. 1.Semula Rp
2. 2.Berkurang Rp Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan
3. 56.778.690.000Rp 3.000.000.000Rp 'G ..a. Pendapatan Hibah (tetap)
b.Dana Darurat tidak ditargetkan
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (tetap)

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: " 151.803.683.000

1.Semula Rp 86.852.320.000
2.Bertambah Rp 64.951.363.000 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp v . 457 .085.256.000Rpb. Dana Alokasi Umum (tetap)

c.Dana Alokasi Khusus

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.Semula Rp 32.333.556.000
  2. 2.Berkurang Rp 948.337.000 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 31.385.219.000 12.259.000.000Rp 6.600.000.000 5.659.000.000 Rp Rp
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan 118.485.800.000Rp Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
(1)Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan .,
  1. 1.Semula Rp 28.128.371.000
  2. 2.Bertambah Rp 90.357.429.000 Pasal_4 Jurnlah Belanja Modal setelah Perubahan 238.508.965.000 200.867. 774.000 37.641.191.000 Rp Rp Rp
2. c.Belanja Modal
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah 334.405.982.000
3. b.Belanja Barang Jasa
  1. 1.Semula Rp 292.172.112.000
  2. 2.Bertambah Rp 42.233.870.000 Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan Rp ,, h. Belanja Tidak Terduga
4. l.Semula Rp 3.900.000.000
  1. 2.Bertambah Rp 700.000.000 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 4.600.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 18.910.431.000
  2. 2.Bertambah Rp 424.558.000 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 19.334.989.000 698.881.000Rp
2. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada P.rovinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (tetap) 4.649.000.000
3. e.Belanja Bantuan Sosial ,
  1. 1.Semula Rp 2.769.000.000
  2. 2.Bertambah Rp 1.880.000.000 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp
4. f.Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan
  1. 26.758.304.000 21.164.939.000 5.593.365.000 Rp
5. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula ~p
  2. 2.Bertambah Rp Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan ..
6. c.Belanja Subsidi tidak dialokasikan
7. b.Belanja Sunga tidak dialokasikan
8. h.Lampiran VIII
9. f.Lampiran VI
10. g.Lampiran VII
11. a.Lampiran I
12. b.Lampiran II
13. c.Lampiran III ~.
14. d.Lampiran IV
15. e.Lampiran V Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangakat Daerah; Rincian Perubahan APBO- menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan -APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Furigsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Kegiatan-kegiatarr Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  1. 1.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tediri dari:

Pasal 5

a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. 1.Semula Rp 6.600.000.000
2. 2.Bertambah Rp 5.659.000.000 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 12.259.000.000
b.Pembayaran Pokok Utang tidak dialokasikan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pem biayaan:

(3)
1. c.Penerimaan kembali investasi pemerintah tidak dialokasikan 0Rpb. Pencairan Dana Cadangan (tetap)
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: "
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tafiun Sebelumnya
  1. 1.Semula Rp 28.128.371.000
  2. 2.Bertambah Rp 90.357.429.000 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp 118.485.800.000 JAWAPEKALONGAN, PROVINS!KOTADAERAHPERATURANNO REG TENG AH (6/2016) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 'i'AHUN 2016 NOMOR 6 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, SLAM~RIHANTONO "I: .. Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 19 September 2016 ACH MAD ALF ARSLAN DJUNAID ttd Cap WALIKOTA PEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 19 September 2016 Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Pekalongan. Pasar8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tarfggal diundangkan. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kora Pekalongan Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.merniliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. c.adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…