DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Lampiran huruf C, perubahan Lampiran huruf E angka 6, penambahan angka 7 pada Lampiran huruf E, penghapusan Lampiran Huruf G, perubahan Lampiran huruf I, penambahan huruf K pada Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan objek baru kekayaan daerah/barang milik daerah serta menciptakan dinamika dan kondusifitas perekonomian, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan perkembangan regulasi sehingga perlu adanya perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Jasa Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pemakaian aula/gedung yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Pekalongan:
  1. 1.Ruang Sidang Atas Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. 2.Operation Room Sekretariat Daerah;
  3. 3.Gedung Wanita;
  4. 4.Gedung Olah Raga Jetayu;
  5. 5.Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat);
  6. 6.Aula/Gedung lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan;
2. b.penggunaan mobil unit dan pompa pemadam kebakaran;
3. c.alat-alat berat;
4. d.sewa rumah dinas;
5. e.sewa lahan;
6. f.sewa tanah;
7. g.sewa toko/kios/bangunan diluar pasar; dan
8. h.sewa fasilitasi barang/peralatan.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sewa lahan untuk perdagangan dan jasa dan pemakaian toko/kios/bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

2.Ketentuan Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: No Jenis Objek Retribusi Masa Retribusi Besarnya Tarif Keterangan
1.Wals tangan/wecker (mesin gilas tangan) berat 2,5 sampai 4 ton Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 100.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
2.Wals (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 350.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
3.Wals (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 450.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) No Jenis Objek Retribusi Masa Retribusi Besarnya Tarif Keterangan dari Besarnya Tarif Retribusi
4.Stamper (mesin pemadat) Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 250.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
5.Wals kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 300.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jamberikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
6.Wals kecil Getar (VibromaX/Terex) berat 2,5 ton Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 350.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
7.Mobil derek (crane) maksimal 3 ton Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 800.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
8.Excavator 1 (satu) hari Rp. 900.000,00
9.Wheel Excavator Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 1.200.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
10.Jack Hammer Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 250.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
11.Mini Excavator Per 8 (delapan) jam pertama Rp. 800.000,00 Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
3.Ketentuan Lampiran huruf E angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: N o Jenis Objek Retribusi Masa Retribusi Besarnya Tarif Keterangan 6 . Untuk Perdagangan dan Jasa a . Lokasi A Per/hari Rp. 2.000,00 Untuk Pedagang Kaki Lima dengan luas lahan kurang/sama dengan 4 (empat) meter2 Per/hari Rp. 4.000,00 Untuk Pedagang Kaki Lima dengan luas lahan lebih dari 4 (empat) meter2 sampai dengan 15 (lima belas) meter2 b . Lokasi B Per m²/hari Rp. 250,00 Pedagang di Shelter
4.Ketentuan Lampiran huruf E setelah angka 6 ditambah angka baru, yaitu angka 7 berbunyi sebagai berikut: No. Jenis Objek Retribusi Masa Retribusi Besarnya Tarif Keterangan
7.Di Lingkungan Industri Kecil

a.Bengkel Mobil per kios/bulan Rp. 720.000,00 Tidak termasuk biaya listrik dan air
b.Bengkel Motor per kios/bulan Rp. 135.000,00
c.Bengkel Sepeda/becak per kios/bulan Rp. 135.000,00
d.Bengkel las listrik/karbid per kios/bulan Rp. 330.000,00
e.Bengkel Jok Motor per kios/bulan Rp. 270.000,00
f.Bengkel Jok Mobil per kios/bulan Rp. 360.000,00
g.Bengkel Reklame per kios/bulan Rp. 202.500,00
h.Kios Kuliner per kios/bulan Rp. 135.000,00
i.Toilet/MCK per unit/bulan Rp. 300.000,00
j.Ruang Kantor KUBEKU per unit/bulan Rp. 200.000,00
1. 5.Ketentuan Lampiran huruf G dihapus.
2. 6.Ketentuan Lampiran huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: No. Jenis Objek Retribusi Masa Retribusi Besarnya Tarif Keterangan I. PEMAKAIAN FASILITAS BARANG / PERALATAN
3. 1.CBR Laboratorium 1 x Pemakaian Rp. 150.000,00
4. 2.Dynamic Cone Penetration (DCP) 1 x Pemakaian Rp. 75.000,00
5. 3.Sand Cone 1 x Pemakaian Rp. 100.000,00
6. 4.Penetrasi Aspal 1 x Pemakaian Rp. 100.000,00
7. 5.Ekstraksi Aspal 1 x Pemakaian Rp. 100.000,00
8. 6.Core Drill Aspal 1 x Pemakaian Rp. 35.000,00
9. 7.Core Drill Beton 1 x Pemakaian Rp. 50.000,00
10. 8.Kuat Tekan Beton 1 x Pemakaian Rp. 60.000,00
11. 9.Kuat Tekan Mortar dan Paving 1 x Pemakaian Rp. 50.000,00
12. 10.Kuat Tarik Besi Beton 1 x Pemakaian Rp. 100.000,00
13. 11.Hammer Test 1 x Pemakaian Rp. 40.000,00
14. 12.Slump Test 1 x Pemakaian Rp. 30.000,00
15. 13.Kendaraan Sedot Limbah Per Jam Rp. 120.000,00
16. 14.Kendaraan Roda Tiga Sedot Limbah Per Jam Rp. 30.000,00
17. 7.Ketentuan Lampiran setelah huruf J ditambah huruf baru, yaitu huruf K sehingga menjadi sebagai berikut: K. PEMAKAIAN TOKO/KIOS/BANGUNAN No. Jenis Objek Retribusi Masa Retribusi Besarnya Tarif Keterangan K. Pemakaian Toko/Kios/Bangunan, yang terletak di:
a.Lokasi A Per m²/tahun Rp. 765.000,00 a. untuk Perbankan/keuangan;
b.luas toko/kios/bangunan 21 (dua puluh satu) meter2
b.Lokasi B Per m²/bulan Rp. 55.000,00 a. untuk perdagangan lokasi strategis;
b.luas antara 5 m2 – 39 m2
c.Lokasi C Per m²/bulan Rp. 20.000,00 a. untuk perdagangan lokasi bukan strategis;
b.luas antara 5 m2 – 21 m2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 10 Agustus 2021 WALIKOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 10 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-149/2021) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH an XII / 2000, I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan adanya peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan penambahan objek retribusi baru kekayaan daerah/barang milik daerah dan penyesuian tarif retribusi beberapa obyek, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan. Adapun beberapa perubahan dan penambahan tersebut adalah sebagai berikut:
a.perubahan tarif retribusi alat-alat berat;
b.perubahan tarif retribusi pemakaian lahan untuk perdagangan dan jasa;
c.penambahan obyek retribusi pemakaian bengkel di Lingkungan Industri Kecil;
d.perubahan dan penambahan Obyek dan Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Barang/Peralatan; dan
e.Pemakaian Toko/Kios/Bangunan. Dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan tersebut, maka perlu mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga menjadi landasan hukum serta mampu meningkatkan pendapatan asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…