DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Pelaksana Layanan Informasi, Klasifikasi Informasi, Standar Layanan, Laporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c.bahwa perlu adanya pengaturan yang menjamin kepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan informasi publik untuk mendukung pemerintahan yang baik, transparan dan demokratis;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan lnformasi Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
7.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik.
10.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, distribusi, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
12.Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
14.Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah/badan usaha milik Daerah/ satuan pendidikan tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
15.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas melaksanakan pengujian atas konsekuensi dibukanya Informasi Publik.
17.Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
18.Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.
19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, adalah:

a.hak dan kewajiban;
b.pelaksana layanan lnformasi;
c.klasifikasi Informasi;
d.standar layanan;
e.Sengketa Informasi Publik;
f.laporan, monitoring dan evaluasi; dan
g.ketentuan pidana.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Orang berhak:
1. a.melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3. c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik dengan disertai alasan berupa latar belakang, maksud, tujuan dan relevansinya.
(4)Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan lnformasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengguna lnformasi Publik wajib mencantumkan sumber lnformasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Badan Publik berhak:
1. a.menolak memberikan lnformasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
(2)Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Badan Publik Wajib:
1. a.menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang Dikecualikan;
2. b.menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. c.membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. d.membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Setiap Orang atas lnformasi Publik; dan
5. e.melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan.
(2)Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menetapkan standar layanan;
2. b.menunjuk dan menetapkan PPID;
3. c.menetapkan dan memutakhirkan DIP;
4. d.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi;
5. e.menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
6. f.menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan lnformasi Publik;
7. g.membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
8. h.menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
9. i.melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.
(3)Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan pelindungan data pribadi.
(4)Pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
(6)Akses Informasi Publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA LAYANAN INFORMASI

Pasal 9

(1)Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara.
(2)Badan Publik Negara pada Pemerintahan Daerah terdiri dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.DPRD;
3. c.BUMD; dan
4. d.lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan
2. b.partai politik.

Pasal 10

(1)Kelembagaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID;
3. c.PPID Pelaksana;
4. d.Tim Pertimbangan; dan/atau
5. e.Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di sekretariat Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
(4)PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/Perangkat Daerah/sebutan lainnya.
(5)Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi ·di bidang hukum, komunikasi dan/atau pelayanan lnformasi Publik.
(6)Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…