DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewajiban pemerintah daerah, peran serta masyarakat, pelaporan, ketentuan sanksi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketersediaan bahan baku batik di Kota Pekalongan merupakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sebarannya sedemikian pesat dan meluas sehingga perlu upaya untuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemerataan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha batik di Kota Pekalongan;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sarana distribusi perdagangan dan stabilisasi harga barang penting, merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kota, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin ketersediaan, stabilitas, dan kepastian harga bahan baku batik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERSEDIAAN BAHAN BAKU BATIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bahan Baku Batik adalah bahan pembuatan batik yang terdiri dari komponen utama berupa kain dan komponen penolong yang berupa malam, parafin, gondopuro dan pewarna.
5.Batik adalah karya seni rupa pada kain dengan pewarnaan rintang dengan menggunakan lilin batik sebagai perintang warna.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
7.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/ atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8.Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
9.Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik orang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman operasional dalam rangka kelancaran distribusi Bahan Baku Batik.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memudahkan koordinasi dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam rangka ketersediaan, pendistribusian Bahan Baku Batik untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha di daerah.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan ketersediaan Bahan Baku Batik.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaku usaha perdagangan Bahan Baku Batik.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan Bahan Baku Batik.
(4)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi industri Batik di Daerah, melalui antara lain:
1. a.akses pendanaan;
2. b.perizinan usaha;
3. c.dukungan kelembagaan; dan/atau
4. d.bantuan sarana dan prasarana.
(2)Aspek akses pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui fasilitasi akses kredit lunak bagi pelaku usaha Batik.
(3)Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kemudahan perizinan bagi pelaku usaha Batik.
(4)Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui promosi dan pendampingan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha Batik serta kemitraan dengan lembaga lain, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah.
(5)Aspek bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pembangunan dan penataan sarana prasarana yang digunakan pada industri Batik.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menjaga ketersediaan Bahan Baku Batik.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan, antara lain:
1. a.mengawasi ketersediaan Bahan Baku Batik dan harga;
2. b.melaporkan adanya kelangkaan dan penimbunan Bahan Baku Batik;
3. c.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan Bahan Baku Batik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Setiap pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi mengenai ketersediaan Bahan Baku Batik yang masuk dan keluar Gudang.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi perdagangan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

(1)Pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif dan/atau;
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 1 April 2019 WALIKOTA PEKALONGAN, Ttd M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 1 April 2019 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 7 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 7-67 / 2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KETERSEDIAAN BAHAN BAKU BATIK I. PENJELASAN UMUM Batik merupakan produk unggulan Kota Pekalongan, karena keberadaannya secara ekonomi telah berekosistem menjadi pencipta lapangan kerja dan penganggulangan kemiskinan. Sedikitnya sekitar kurang lebih dua belas ribuan tenaga kerja yang terserap dari sektor usaha batik. Sementara dalam aktivitas industri usaha batik yang tersebar di sentra-sentra industri batik, terdapat 12 (dua belas) potensi ekonomi yang sangat bermanfaat bagi terciptanya lapangan kerja dan aktifitas usaha lainnya yang saling mendukung, sehingga eksistensi dan keberadaannya harus dipertahankan sebagai lokomotif perekonomian di Kota Pekalongan. Dengan besarnya volume usaha batik, maka diperlukan jaminan ketersediaan bahan baku yang memadai dan terjangkau oleh para pengrajin Batik di Kota Pekalongan. Persoalan yang muncul adalah pada saat tertentu terjadi kelangkaan bahan baku utama batik yaitu mori. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik, sebagai salah satu upaya yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam menjaga ketersediaan Bahan Baku Batik. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…