DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang |perubahan pada Pasal 1, Pasal 4 ayat (4), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, penambahan Pasal 22A, perubahan Pasal 23, penambahan huruf f pada Pasal 36, perubahan pada Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, penambahan PAsal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 48.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
c.bahwa pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga perlu penyesuaian atas upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1945 tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tetang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018);
9.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekalongan.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari–hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
10.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11.Pengelola Sampah adalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola Sampah melalui penanganan Sampah.
12.Pengolahan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.
13.Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume Sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
14.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji.
15.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
17.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
18.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
22.Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
23.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
24.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle, yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung B3;
2. b.sampah yang mengandung limbah B3;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemprosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
g.bermitra dengan Pengelola Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi timbulan sampah, memilah sampah sesuai dengan karakteristiknya, mengumpulkan sampah dan mengolah sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang dilarang membakar sampah tanpa melalui teknologi yang berwawasan lingkungan.
(3)Setiap RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup menyusun perencanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.
(4)Pemerintah Daerah menfasilitasi realisasi perencanaan pengelolaan sampah di wilayah RT dan RW.
(5)Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan/atau pengolahan sampah.
(2)Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kewajiban dalam penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan/atau pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin pengangkutan;
2. b.izin pengolahan sampah;
3. c.izin pemrosesan akhir.
(3)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan;
2. b.copy identitas penanggungjawab perusahaan;
3. c.copy akta pendirian perusahaan;
4. d.alamat perusahaan, bidang usaha dan/atau kegiatan;
5. e.sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan (apabila ada).
(4)Walikota dapat menghentikan dan/atau pembatasan pemberian izin sesuai dengan kajian dan analisa kondisi kegiatan usaha pengelolaan sampah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Walikota menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
(2)Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
(3)Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
1. a.menetapkan taget pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(4)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian penggunaan plastik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengurangan sampah serta pengendalian sampah plastik diatur dengan Peraturan Walikota.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
(3)Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. b.pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
3. c.pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
4. d.pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
5. e.pemprosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu dari hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
(4)Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
(5)Dalam menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah, Walikota wajib menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Jakstrada Provinsi.

9.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
(2)Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(3)Sarana pemilahan sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya serta setiap rumah tangga.
(4)Jumlah pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan jumlah jenis, volume dan sifat sampah, paling sedikit dipilah menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik.
(5)Pemerintah Daerah melakukan pemilahan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan yang menjadi satu kesatuan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pegumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
(2)Didalam pengumpulan sampah menggunakan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencemari lingkungan.
(3)Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman disesuaikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan.

11.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23, ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 22a, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22a Khusus untuk penanganan sampah yang mengandung limbah B3, kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012