DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan uraiannya,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016; WALIKOTA PEKALONGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN2016 ,......,_, TENT ANG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NO MOR 8 TAHUN 2017 WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ten tang dalam 1950 Besar Tahun KotaPembentukan Daerah-daerah
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016. Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PEKALONGAN DAN WALIKOTAPEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama
8.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
9.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
12.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rind atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
14.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengak:ibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
16.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
17.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

f.LAK;
g.CaLK.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaaan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
1. e.Neraca;
2. a.LRA;
3. b.LPSAL;
4. c.LO;
5. d.LPE; BABII PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

19.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
23.Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.
24.Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25.Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

d.Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.43.196.684,00 dengan rincian sebagai berikut: (Rp 11.681.098.075,00) Rp 94.545.701.925,00
1. 2.Realisasi defisit Selisih (Rp 106.226.800.000,00)
c.Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.94.545.701.925,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran defisit setelah peru bahan Rp l.008.226.488.000,00 Rp 869.324.083.854,00 (Rp 138.902.404.146,00) setelah peru bahan
2. 2.Realisasi belanja Selisih
b.Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.138.902 .404 .146, 00 dengan rincian sebagai beriku t :
1. 1.Anggaran belanja Rp 901.999.688.000,00 Rp 857.642.985.779,00 (Rp 44.356.702.221,00) setelah peru bahan 2.Realisasipendapatan Selisih Uraian LRAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a.Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.44.356.702.221,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan
a.Pendapatan Rp 857.642.985.779,00
b.Belanja Rp 869.324.083.854100 Surplus/(Defisit) (Rp 11.681.098.075,00)
c.Pembiayaan Penerimaan Rp 118.528.996.684,00 Pengeluaran Rp 10.259.000.000200 Pembiayaan Netto Rp 108.269.996.684100
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 96.588.898.609,00 -,

Pasal 4

(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut: LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

b.Beban Rp 774.570.861.900.79
c.Surplus dari kegiatan operasional Rp 126.760.009.890,76
d.Defisit dari kegiatan non operasional {Rp 98.805.514.064, 17)
e.Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp 27.954.495.826,59
f.Surplus/ defisit pos luar biasa (Rp 1.595.930.000,00)
g.Surplus laporan operasional Rp 26.358.565.826,59

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 901.330.871.791,55
a.Saldo anggaran lebih awal Rp 118.485.815.372,00
b.Penggunaan SAL {Rp 118.485.815.372200}
c.Jumlah Rp 0,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 96.588.898.609200
e.Saldo anggaran lebih akhir Rp 96.588.898.609,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: Rp 108.269.996.684,00 Rp 2.043.196.684,00

2.Realisasi pembiayaan netto Selisih Rp 106.226.800.000,00

f.Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.2.043.196.684,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah peru bahan (Rp 2.000.000.000,00) Rp 12.259.000.000,00 Rp 10.259.000.000,002. Realisasi pengeluaran pembiayaan Selisih
e.Selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 118.485.800.000,00 Rp 118.528.996.684,00 Rp 43.196.684,00
2. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan
3. 2.Realisasi penerimaan pembiayaan Selisih Lampiran l.3 Lampiran 1.2 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; : Rincian LRAmenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. Lampiran I.1

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi APBDtahun anggaran 2016; CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: .-,
a.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 184.081.702.023,00
b.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp 194.498.623. 992,00)
c.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
d.Arus kas dari aktivitas transitoris (Rp 2.069.067,00)
e.Saldo awal kas di BUD (1 Januari 2016) Rp 92. 759.961.319,00
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp 22.867.700,00
g.Kas diBLUD Rp 14.232.439.709,00
h.Kas danaBOS R:12 l.475.229.875100 Saldo akhir kas per 31 Desember 2016 Rp 98.071.507.567,00

Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf f dengan tahun yang Rp 2.177.047.983.429,69 Rp 9.848.921.850,04 Rp 2.167.199.061.579,65

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
a.Ekuitas awal Rp 1.885. 733. 903.541, 71
b.Surplus/ defisit LO Rp 26.358.565.826,59
c.Dampak komulatif perubahan kebijakan {Rn 255.106.592.211235}
d.Ekuitas alhir (per 31 Desember 2016) Rp 2.167.199.061.579,65

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari ikhtisar laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXPeraturan Daerah ini. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : LPSALperiode 31 Desember 2016 : LO periode 31 Desember 2016 : LPE per 31 Desember 2016 : Neraca per 31 Desember 2016 : LAKperiode 31 Desember 2016 : Catatan atas Laporan Keuangan : Daftar rekapitulasi piutang daerah : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir : Daftar penyertaan modal (investasi daerah) : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah : Daftar rekapitulasi aset tetap : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan : Daftar rekapitulasi aset lainya : Daftar dana cadangan daerah : Daftar kewajiban jangka pendek : Daftar kewajiban jangka panjang : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

t.Lampiran XX
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
b.Larnpiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VU
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX J. LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII Lampiran 1.4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 8 / 2017) WALIKOTAPEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 11 Agustus 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…