DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, fungsi dan tanggung jawab keluarga, ketahanan keluarga, kader pendamping ketahanan keluarga, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah kebijakan terkait pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perlu landasan yang kuat mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9.Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
b.Ketahanan Keluarga;
c.Kader Pendamping Ketahanan Keluarga;
d.peran serta masyarakat;
e.sistem informasi ketahanan keluarga;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.pendanaan.

BAB III

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 3

(1)Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
(2)Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
1. a.keagamaan;
2. b.sosial budaya;
3. c.cinta kasih;
4. d.perlindungan;
5. e.reproduksi;
6. f.sosialisasi dan pendidikan;
7. g.ekonomi; dan
8. h.pembinaan lingkungan.

Pasal 4

(1)Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
(2)Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.meningkatkan ketaatan terhadap ajaran agama;
2. b.meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
3. c.memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
4. d.menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
5. e.membangun kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;
6. f.memenuhi kebutuhan sandang;
7. g.memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
8. h.menjaga dan mengupayakan kesehatan;
9. i.menyediakan tempat tinggal yang layak;
10. j.memenuhi kebutuhan pendidikan;
11. k.memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
12. l.menjaga kepatuhan terhadap hukum;
13. m.mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
14. n.membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
15. o.menjalankan ajaran Agama dan tata nilai Budaya.

BAB IV

KETAHANAN KELUARGA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
(2)Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indeks Ketahanan Keluarga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kewenangan.
(2)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
1. a.pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
2. b.program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Pasal 10

(1)Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Keluarga; dan
3. c.masyarakat.
(2)Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik Keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi;
4. d.ketahanan sosial psikologis; dan
5. e.ketahanan sosial budaya.
(3)Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…