DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu penyisipan angka 10a dan angka 10b serta perubahan angka 12 pada Pasal 1, penyisipan BAB VIIIA, serta perubahan pada Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 10a dan angka 10b, serta angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5.Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
10.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga. 10a. Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala untuk pertama kali dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 10b. Pengujian Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Mutasi Masuk adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap perpindahan identifikasi kendaraan bermotor dari daerah asal ke daerah tujuan yang disesuaikan dengan perpindahan dari alamat pemilik kendaraan yang baru.
11.Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu dari sebuah kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.
12.Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk Kartu Uji/smart card yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda tiga sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
13.Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
14.Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
15.Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
16.Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
17.Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
18.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
19.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
20.Dihapus.
21.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 22a.Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumah-rumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang. 22b.Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
23.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24.Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25.Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen-komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelelangan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
26.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
27.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
34.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
2.Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN, dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA

Pasal 26A

(1)Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Kartu Uji masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2)Setelah pemberlakuan/penggunaan Kartu Uji, maka penggunaan Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping tidak berlaku.

3.Lampiran diubah sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Desember 2020 WALI KOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 14 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-334/2020) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor telah ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya penambahan objek pelayanan retribusi, pengujian pertama dan pengujian mutasi masuk kendaraan bermotor serta penerapan kartu tanda uji kendaraan, maka perlu adanya Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR No. JENIS PELAYANAN JBB TARIF (Rp.) KETERANGAN
1.Retribusi Pengujian Uji Berkala

a.Mobil Penumpang Umum
b.Mobil Bus
c.Mobil Barang
d.Kereta Gandeng
e.Kereta Tempelan
f.Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas Minimal 12.000 kg Minimal 18.000 kg 6.000 kg ke bawah 75.000 70.000 80.000 70.000 80.000 80.000 85.000 40.000 Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
1. 2.Retribusi Pengujian Uji Pertama
a.Mobil Penumpang Umum
b.Mobil Bus
c.Mobil Barang
d.Kereta Gandeng
e.Kereta Tempelan
f.Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas Minimal 12.000 kg Minimal 18.000 kg 6.000 kg ke bawah 125.000 175.000 275.000 225.000 275.000 175.000 225.000 50.000 Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
1. 3.Retribusi Pengujian Mutasi Masuk
a.Mobil Penumpang Umum
b.Mobil Bus
c.Mobil Barang
d.Kereta Gandeng
e.Kereta Tempelan
f.Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas Minimal 12.000 kg Minimal 18.000 kg 6.000 kg ke bawah 125.000 175.000 275.000 225.000 275.000 175.000 225.000 50.000 Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
1. 4.Biaya Penilaian Kondisi Teknis
a.Roda 2 (dua)
b.Roda 4 (empat) atau Lebih
c.Roda 3 (tiga) 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 50.000 100.000 150.000 75.000 Per kendaraan Per kendaraan Per kendaraan Per kendaraan SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. SRI RUMININGSIH M. SAELANY MACHFUDZ LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…