DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Dana Cadangan, Penganggaran Dana Cadangan, Besaran, Rincian Tahunan dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana Cadangan, Pencairan Dana Cadangan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan biaya yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pekalongan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pekalongan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2029 yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yaitu untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2029.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah adaalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Dana Cadangan yang terbentuk melebihi dari kebutuhan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta penggunaannya setelah dilakukan pemindahbukuan Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Penganggaran Dana Cadangan dianggarkan pada pembiayaan daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis belanja pembentukan Dana Cadangan.

BAB IV

BESARAN, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Besaran penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Apabila biaya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dianggarkan pada APBD tahun pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari :

a.dana alokasi khusus;
b.pinjaman daerah; dan
c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)selanjutnya ditempatkan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menambah jumlah Dana Cadangan.
(5)Penempatan hasil bunga dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan per semester pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(6)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(2)Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan cara memindahbukukan terlebih dahulu ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, obyek pencairan Dana Cadangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 12 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL NUR PRIYANTOMO Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 12 Desember 2024 WALI KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-356/2024) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN, ADAM MUHAMAD, S.H. Pembina NIP. 197904072009021004 Diundangkan di PekalonganDAERAH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029 I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Guna membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu membentuk Dana Cadangan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019