DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Kerja Sama Usaha, Kemitraan dan Kepemilikan, Pembinaan dan Pengawasan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah serta usaha perdagangan jejaring, perlu pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan Barang.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual Barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9.Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun Grosir/Perkulakan.
10.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12.Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran Barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan Barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14.Grosir/perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam Barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual Barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
15.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
17.Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
18.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK dengan usaha besar.
19.Persyaratan Perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan Pemasok yang berhubungan dengan Pemasokan Barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
20.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
21.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b.kerja sama usaha, Kemitraan, dan kepemilikan;
c.pembinaan dan pengawasan; dan
d.hak, kewajiban dan larangan.

BAB II

PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 3

(1)Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
1. a.pertokoan;
2. b.Mal; dan
3. c.Plaza.
(2)Toko Swalayan dapat berbentuk:
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket;
3. c.Department Store;
4. d.Hypermarket; dan
5. e.Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 4

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
(2)Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
4. d.potensi Kemitraan dengan UMK;
5. e.potensi penyerapan tenaga kerja;
6. f.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK;
7. g.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
8. h.dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal yang telah ada sebelumnya.
(3)Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
1. a.areal parkir;
2. b.fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan
3. c.ruang publik yang nyaman.
(4)Pelaku Usaha dapat mendirikan Minimarket, Supermarket, Hypermarket dan Grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
(5)Dalam hal Toko Swalayan berbentuk Department Store, pendirian Department Store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
1. a.penanam modal asing, harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
2. b.penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 5

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

a.Minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b.Supermarket, di atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
c.Department Store, paling sedikit 400 m2 (empat ratus meter persegi);
d.Hypermarket, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e.Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

a.Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
b.Department Store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.Grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Pasal 8

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

a.rencana tata ruang wilayah; dan/atau
b.rencana detail tata ruang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
(2)Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan usaha; dan
3. c.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…