DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 88A Tahun 2023

Nomor: 88A
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019. Bagian yang diubah antara lain ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkah pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kata Pekalongan Tahun 2018 - 2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang·Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8); Memperhatikan: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2029 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 66 Tahun 2019); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN SMARTCITYKOTA PEKALONGAN TAHUN 2018-2029 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Pe:raturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kota Pekalongan Tahun ·2018 - 2029 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 66 Tahun 2019), diubah sebagai berikut: . ' '
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga ber'~unyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalain Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Ko~ Pekalongan.'
2.Pemerintah Daer~ adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di3-~rah. ·
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. ' '
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
6.Teknologi lnformasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumu~an, menganalisa, dan/ atau me~yebarkan informasi.
7.Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Pekalongan Smart City untuk periode 2018-2028.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan adalah dokurnen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10.Kota cerdas (smart city) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
11.Smart Gouemance adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
12.Smart Economy adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang rnampu rnernenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
13.Smart Society adalah tata kelola untuk rnewujudkan ekosistem rnasyarakatyang humanis dan dinamis.
14.Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan rnengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
15.Smart Living adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16.Smart Environment adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Kota Pekalongan Kata Cerdas (Masterplan Smart City Kata Pekalongan) adalah untuk : a . mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;

b.mengembangkan Pekalongan Kata Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi Smart City (Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment);
c.menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untukjangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2028;
d.mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Rencana Induk Kata Pekalongan Kota Cerdas (Masterplan Smart City Pekalongan) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kata Pekalongan 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
(2)Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk di dalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/ atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi;
1. a.Masyarakat;
2. b.Swasta;
3. c.Perguruan tinggi; dan/ atau
4. d.Lembaga pemerintah lainnya. I ~ * \ ~ '\.,
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (Masterplan Smart City Pekalongan) merupakan dokumen perencanaan pengembangan smart city yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta pentahapannya, dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di Kota Pekalongan sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi masyarakat, dan keberlangsungan lingkungan hidup yang terdiri atas : a . Buku 1, Analisis Strategis Revisi Masterplan Smart City Kota Pekalongan 2022- 2028; b . Buku 2, Revisi Masterplan Smart City Kota Pekalongan 2022 - 2028;
1. c.Buku 3, Executive Summary Revisi Masterplan Smart City Kota Pekalongan.
(2)Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (Masterplan Smart City Pekalongan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembiayaan dalam Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (Masterplan Smart City Pekalongan) bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae.rah Provinsi;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
d.Masyarakat; dan/ atau ·
e.Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . . Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. '--.;: Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 27 November 2023 SEKDA KOT A PEKALONGAN TTD STEMPEL NUR PRIYANTOMO Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 27 November 2023 WALI KOT A PEKALONGAN TTD STEMPEL ACHMAD AFZAN ARSIAN DJUNAID BERIT A DAERAH KOT A PEKALONGAN T AHUN 2023 NO MOR 89 Salinan sesuai denga:n aslinya DAERAH KOT A PEKALONGAN 'S.H. 200902 1 004 LAMPIRAN PERATURAN WALi KOTA PEKAWNGAN NOMOR ~&A- TAHUN 20'2-3 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA PEKAWNGAN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN SMART CJTYKOTAPEKAWNGANTAHUN 2018 - 2029 RENCANA INDUK KOTA PEKALONGAN KOTA CERDAS (MASTERPLAN SMART CITY) TAHUN 2022 - 2028 I. BUKU I, ANALISIS STRATEGIS REVIS! MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN 2022 - 2028; II. BUKU II, REVIS! MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKAWNGAN 2022 - 2028; Ill. BUKU III, EXECUTIVE SUMMARY REVIS! MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN RSLAN DJUNAID Pemer1ntah Kola Pekalongan .REVISI MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN · 2022-2028 Pemenntoh Kolo Pekolongon LAPORAN REVISI MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN 2022-2028 If 1 • • . '

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…