DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa 'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAPEKALONGANTAHUN ANGGARAN2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA ' WALIKOTA PEKALONGAN, WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Pasal 1 . PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGANTAHUN ANGGARAN2015. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTAPEKALONGAN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahurr 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lernbaran.Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pasal 3

. 49.257.425.000,00Rp. 81.438.598.000,00Rp. 45.917.877.000,00Rp. 4.395.000.000,00 0,00 Rp. Rp.

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah
2. b.Dana Darurat sejumlah
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 28.868.101.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 421.276.527.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.335.050.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 39.805.400.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.944.755.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 3.870.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 91.571.737.000,00
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 150.191.892.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 489.479.678.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 181. 008. 900. 000, 00

Pasal 2

0,00Rp. 38.931.709.000,00Rp. 47.126.709.000,00 8.195.000.000,00 Rp. Rp. -38.931.709.000,00Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 820.680.470.000,00
b.Belanja Daerah Rp. 859.612.179.000,00 Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 8.195.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.626.709.000,00 10.500.000.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejurnlah
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 47.126.709.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 8.195.000.000,00 . 17.880.764.000,00 245.861.192.000,00 174.509.294.000,00

Pasal 4

Rp. Rp. Rp.

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah 348.4 70.678.000,00 0,00 0,00 66.255.950.000,00 1.785.420.000,00 0,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.
2. b.Belanja Bunga sejurnlah Rp.
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp.
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp.
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 698.881.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejurnlah Rp. 4.150.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 421.360.929.000,00
2. b.Belanja Langsung sejurnlah Rp. 438.251.250.000,00

Pasal 3

Lampiran XII Lampiran XIII 1. m. Lampiran XI LampiranXJ· k. 1. Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX f. g. h. Lampiran Ve.

(3)Keadaan . Lampiran IVd.
(1)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat; dan
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah APBD perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

Pasal 7

Lampiran IIIc. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian AP,BD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Lampiran I Lampiran II a. b. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

Pasal 9 . { 1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAKdan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(2)Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDsebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.SKPD teknis pengelola program dan kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA- SKPD atas program dan kegiatan dimaksud kepada Walikota;
2. b.berdasarkan permohonan tersebut Walikota memberitahukan kepada DPRD Kota Pekalongan tentang adanya kegiatan dimaksud;
3. c.selanjutnya Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
4. d.berdasarkan Peraturan Walikota tersebut diatas maka RKA SKPD disahkan menjadi DPA-SKPDsebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. e.selanjutnya Peraturan Walikota ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan AP1;3D, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

(3)Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h~ruf a sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan u1ang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; /> dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Keperluan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria: .
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Termasuk di dalam keperluan mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum perubahan APBD maupun setelah perubahan APBD ditetapkan.

4.KASUSAu
3.KABA(, HUKUM
2.ASISTEN I No. JABATAN PENANGGUNG JAWAB
1.SEKDA NOREG PERATURAN DAERAH. KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH ( 214 ) / ( 2014 ) MOHAMAD BASYIR AHMAD WALIKOTA PEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 23 eserr.ber 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa 'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAPEKALONGANTAHUN ANGGARAN2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA ' WALIKOTA PEKALONGAN, WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Pasal 1 . PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGANTAHUN ANGGARAN2015. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTAPEKALONGAN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahurr 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lernbaran.Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pasal 3

. 49.257.425.000,00Rp. 81.438.598.000,00Rp. 45.917.877.000,00Rp. 4.395.000.000,00 0,00 Rp. Rp.

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah
2. b.Dana Darurat sejumlah
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 28.868.101.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 421.276.527.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.335.050.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 39.805.400.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.944.755.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 3.870.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 91.571.737.000,00
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 150.191.892.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 489.479.678.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 181. 008. 900. 000, 00

Pasal 2

0,00Rp. 38.931.709.000,00Rp. 47.126.709.000,00 8.195.000.000,00 Rp. Rp. -38.931.709.000,00Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 820.680.470.000,00
b.Belanja Daerah Rp. 859.612.179.000,00 Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 8.195.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.626.709.000,00 10.500.000.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejurnlah
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 47.126.709.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 8.195.000.000,00 . 17.880.764.000,00 245.861.192.000,00 174.509.294.000,00

Pasal 4

Rp. Rp. Rp.

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah 348.4 70.678.000,00 0,00 0,00 66.255.950.000,00 1.785.420.000,00 0,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.
2. b.Belanja Bunga sejurnlah Rp.
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp.
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp.
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 698.881.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejurnlah Rp. 4.150.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 421.360.929.000,00
2. b.Belanja Langsung sejurnlah Rp. 438.251.250.000,00

Pasal 3

Lampiran XII Lampiran XIII 1. m. Lampiran XI LampiranXJ· k. 1. Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX f. g. h. Lampiran Ve.

(3)Keadaan . Lampiran IVd.
(1)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat; dan
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah APBD perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

Pasal 7

Lampiran IIIc. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Pasal 5

(2)Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDsebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.SKPD teknis pengelola program dan kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA- SKPD atas program dan kegiatan dimaksud kepada Walikota;
2. b.berdasarkan permohonan tersebut Walikota memberitahukan kepada DPRD Kota Pekalongan tentang adanya kegiatan dimaksud;
3. c.selanjutnya Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
4. d.berdasarkan Peraturan Walikota tersebut diatas maka RKA SKPD disahkan menjadi DPA-SKPDsebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. e.selanjutnya Peraturan Walikota ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan AP1;3D, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

(3)Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h~ruf a sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan u1ang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; /> dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Keperluan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria: .
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Termasuk di dalam keperluan mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum perubahan APBD maupun setelah perubahan APBD ditetapkan.

4.KASUSAu
3.KABA(, HUKUM
2.ASISTEN I No. JABATAN PENANGGUNG JAWAB
1.SEKDA NOREG PERATURAN DAERAH. KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH ( 214 ) / ( 2014 ) MOHAMAD BASYIR AHMAD WALIKOTA PEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 23 eserr.ber 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.