DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Penghargaan, Pembiayaan, Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
c.bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten DaerahTingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN Dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Pekalongan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta Pelindungan harkat dan martabat manusia.
10.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11.Pemenuhan Hak Penyandang DisaiIlitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12.Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
14.Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
15.Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekalongan.
17.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
19.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
20.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

a.penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
b.nondiskriminasi;
c.partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
d.penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
e.kesetaraan kesempatan;
f.aksesibilitas;
g.kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
h.penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
1. a.untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. b.memperoleh pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;
3. c.atas kebebasan dan keamanan;
4. d.untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
5. e.atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
6. f.untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan serta partisipasi penuh di dalam masyarakat;
7. g.memperoleh pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
8. h.mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
9. i.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

a.meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
b.memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
c.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
d.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
e.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

a.Pemerintah Daerah;
b.BUMD, badan hukum dan badan usaha;
c.masyarakat; dan
d.keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas secara periodik dan berkesinambungan;
2. b.menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. d.melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. e.memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
6. f.mengalokasikan anggaran pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
7. g.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

(1)BUMD, badan hukum dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD, badan hukum dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
(2)Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
2. b.turut serta penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
3. c.memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pemenuhan Penyandang Disabilitas.
(3)Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945