DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana umum penanaman modal daerah, pengembangan iklim penanaman modal, insentif dan kemudahan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, perizinan, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pelayanan terpadu satu pintu, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan penanaman modal, peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kebijakan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Pekalongan sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal;
c.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penanaman modal di daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terbaru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5.Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/ atau penanam modal asing.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9.Penanaman Modal Dalam Negeri, selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10.Penanaman Modal Asing, selanjutnya disingkat dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11.Izin adalah persetujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18.Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penanda- tanganannya atas nama pemberi wewenang.
19.Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
20.Kemudahan Penanaman Modal adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama, atau tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
g.mendorong ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
h.memperkuat kemitraan dan tanggung jawab sosial; dan
i.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal adalah:

a.meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatnya jumlah penanam modal; dan
e.meningkatnya realisasi penanaman modal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
b.Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
c.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
d.Promosi Penanaman Modal;
e.Pelayanan Penanaman Modal;
f.Perizinan;
g.Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
h.Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i.Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
j.Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
k.Penyebarluasan Penanaman Modal; dan
l.Peran Serta Masyarakat.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal selama periode tertentu untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.
(2)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal meliputi:

a.pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b.promosi Penanaman Modal;
c.pelayanan Penanaman Modal;
d.pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 8

(1)Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:
1. a.pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah; dan
2. b.pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
1. a.sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau
2. b.kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan pihak ketiga.
(3)Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Dinas secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.potensi dan peluang penanaman modal di daerah;
2. b.sebaran penanaman modal di daerah; dan/atau
3. c.zonasi penanaman modal di daerah
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi dan peluang investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
2. b.penyediaan lahan atau lokasi.
(3)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan melihat kemampuan dan kondisi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…