DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tempat Kedudukan Dan Tujuan, Pendirian Dan Nama, Sifat Dan Bidang Usaha, Modal, Organ Perusahaan, Dewan Pengawas, Direksi, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan, Tahun Buku Dan Anggaran, Laporan Keuangan, Penetapan Penggunaan Laba, Organisasi Dan Kepegawaian, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran Uang Jasa Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan jasa produksi ;

g.memberikan ijin kepada Direksi untuk melakukan perjalanan dinas ;
h.menetapkan tarif air minum ;
i.mengesahkan dan/atau menolak rencana anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa ;
j.mengesahkan perhitungan laporan keuangan tahunan PDAM Tirta Khatulistiwa ; dan
k.membentuk tim dalam rangka pembubaran PDAM Tirta Khatulistiwa.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
(2)Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 tahun.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.menguasai manajemen PDAM Tirta Khatulistiwa;
2. b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
3. c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan dewan pengawas yang lain atau dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(3)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

(1)Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Khatulistiwa antara lain :
1. 1.pengangkatan Direksi;
2. 2.program kerja yang diajukan oleh Direksi;
3. 3.rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Khatulistiwa;
4. 4.rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
5. 5.menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Khatulistiwa yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang :

a.menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Khatulistiwa ;
b.menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
c.meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
d.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota; dan
e.mengangkat sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal 16

(1)Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan tunjangan;
(2)Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

(1)Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
(3)Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

(1)Dalam hal PDAM Tirta Khatulistiwa memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17.
(2)Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan kegiatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Dewan Pengawas dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 20

(1)Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa.
(2)Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 21

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
1. a.masa jabatannya berakhir ;
2. b.meninggal Dunia.
(2)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
1. a.permintaan sendiri;
2. b.reorganisasi;
3. c.kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
4. d.mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
5. e.tidak dapat melaksanakan tugas;
6. f.melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Khatulistiwa; atau
7. g.melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…