DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD, Walikota; Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak; Dewan Pengawas; Direksi; Sekretariat Dewan Pengawas; Pegawai; Satuan Pengawas Intern; Gaji; penghasilan; Daftar Penilaian Kinerja; Ijazah; Pangkat. Ketentuan mengenai: Pendirian dan Bentuk Badan Hukum; Kedudukan; Tugas dan Kegiatan Usaha; Modal; Organ Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak; Kewenangan Walikota; Dewan Pengawas; Direksi; Organisasi dan Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerja sama; Asosiasi; Pembubaran; Tanggung Jawab, Ganti Rugi dan Sanksi; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Pontianak perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) ;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
22.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah.
7.Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kota Pontianak.
9.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.
10.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. Jamkrida Kalimantan Barat serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat bertujuan:

a.memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi;
b.meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b.keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
c.sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat dengan besaran nilai Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Walikota memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 8

BPKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…