DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, DPRD, Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak, Aset, dan Pesangon. Ketentuan mengenai Pembubaran; Aset, Hutang, Pesangon, Kewajiban serta Tanggung Jawab

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) ;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. 13.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh kekayaannya dimiliki oleh Daerah.
6.Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak baik itu berupa tanah, bangunan dan lain-lain yang dapat diperhitungkan dengan uang yang masuk dalam neraca perusahaan.
7.Pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dibubarkan.

BAB III

ASET, HUTANG, PESANGON, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Aset milik Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak yang dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah setelah diaudit Lembaga yang independen.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai aset milik Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Penyelesaian hutang dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hutang dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Terhadap pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak maka Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pesangon karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Segala kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dananya bersumber dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila dikemudian hari ada persoalan Hukum baik Perdata maupun Pidana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2015 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK I. PENJELASAN UMUM Tujuan pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah karena Perusahaan Daerah Kapuas Indah sudah tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBUBARAN

Pasal 2

ASET, HUTANG, PESANGON, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBUBARAN

Pasal 2

ASET, HUTANG, PESANGON, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014