DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penggolongan Pasar, Pendirian Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Kemitraan, Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Perizinan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Kewajiban Dan Larangan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka diperlukan penataan tertib usaha agar pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN ~ 2 ~
3.UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724);
7.UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);
8.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran ~ 3 ~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalahWalikota Pontianak. ~ 4 ~
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kota Pontianak yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan bidang ekonomi.
7.Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
8.Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar–menawar.
9.Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
10.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11.Pengelola Jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
12.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13.Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masingmasing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
14.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
17.Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Walikota untuk dapat ~ 5 ~ melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
18.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kemanusiaan adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara manusiawi;
b.keadilan adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan penataan serta pengendalian toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya;
c.kesamaan kedudukan adalah asas dalam memberikan perlindungan, perlindungan pemberdayaan pasar rakyat penataan serta pengendalian toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya dalam kedudukan sama/setara;
d.kemitraan adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan dan pengendalian toko swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan;
e.ketertiban dan kepastian hukum adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran, serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
f.kelestarian lingkungan adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan penataan serta pengendalian toko swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan penataan serta pengendalian pengendalian toko swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya; dan
h.persaingan sehat adalah asas dalam memberikan perlindungan pemberdayaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan penataan serta pengendalian toko swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

~ 6 ~ Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar terwujud iklim usaha yang kondusif.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
b.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
c.terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
d.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
e.memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam melakukan kegiatan usaha; dan
f.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya iklim usaha yang kondusif, tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penggolongan pasar;
b.pendirian dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
c.kemitraan;
d.pengalolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
e.perizinan;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.kewajiban dan larangan;
i.penyidikan;
j.sanksi administrasi;
k.ketentuan pidana;
l.ketentuan peralihan; dan
m.ketentuan penutup. ~ 7 ~

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 6

Usahausaha pasar rakyat dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk :

a.pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok seharihari;
b.pasar rakyat Kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kota dengan jenis perdagangan barangbarang kebutuhan seharihari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kelurahan; dan
c.pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar ikan, pasar burung dan sejenisnya.

Pasal 7

(1)Pusat perbelanjaan dan toko swalayan, seperti: minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya, merupakan pasar yang dikelola secara modern dengan pelayanan secara mandiri.
(2)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
2. b.Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.pusat perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 8

~ 8 ~

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
(2)Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka lokasi untuk pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 9

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundangundangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
(2)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan jumlah Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional serta jam operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
(3)Penetapan jumlah, jarak dan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
2. b.potensi ekonomi;
3. c.lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
4. d.iklim usaha yang sehat antara pasar modern dan pasar rakyat;
5. e.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
6. f.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
7. g.perkembangan pemukiman baru;
8. h.pola kehidupan masyarakat; dan/atau
9. i.jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah, jarak serta jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha dapat mendirikan :
1. a.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
2. b.Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
(2)Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi : ~ 9 ~
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
4. d.rencana kemitraan dengan UMKM;
5. e.penyerapan tenaga kerja;
6. f.ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
7. g.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
8. h.dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
9. i.tanggung jawab sosial perusahaan (CorporateSocial Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
(3)Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
1. a.rencana kemitraan dengan UMKM;
2. b.penyerapan tenaga kerja;
3. c.ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
4. d.dampak positif dan negative atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
5. e.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
(4)Analisa kondisisosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
(5)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…