DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Besaran Dan Sumber Dana Cadangan, Peruntukan Dan Penempatan, Penerimaan, Pengeluaran Dan Penggunaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 9. 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5344); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
11.Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
12.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dana cadangan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018.
(3)Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.besaran dan sumber dana cadangan;
2. b.peruntukan dan penempatan;
3. c.penerimaan, pengeluaran dan penggunaan; dan
4. d.ketentuan penutup.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2017.
(2)Anggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran KPU Kota Pontianak.

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUNTUKAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

Dana Cadangan diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.

Pasal 6

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditempatkan dalam rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Penerimaan hasil bunga/deviden rekening khusus Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan.
(3)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk deposito.
(4)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)Penerimaan Dana Cadangan masuk dalam jenis penerimaan pembiayaan dengan obyek pencairan dana cadangan.
(2)Pengeluaran Dana Cadangan masuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan dengan obyek pembentukan dana cadangan.

Pasal 8

(1)Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.
(2)Dana Cadangan yang sudah terkumpul selanjutnya dihibahkan ke KPU Kota Pontianak.
(3)Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa Dana Cadangan pada Bendahara KPU Kota Pontianak, wajib disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2017 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd ZUMYATI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas; Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak, merupakan perwujudan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan seluruh masyarakat Kota Pontianak. Bahwa Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-7295 Tahun 2013 dan Nomor 132.61-7296 Tahun 2013 akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 19 Desember 2018. Bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak tersebut, maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2018. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…