DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar, Arah, Tujuan, Fungsi Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Nilai-Nilai, Dasar Dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Penyelenggara Pendidikan Karakter, Tanggung Jawab Dan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karakter, Pengembangan Kurikulum, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Penghargaan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu terus didorong dengan perangkat peraturan daerah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan akhlak mulia di Kota Pontianak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15.Peraturan Pemerintah N o m o r 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
8.Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
9.Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
10.Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak.
11.Mutu Pendidikan adalah jaminan pemenuhan kualitas pendidikan mulai dari input, proses hingga output pendidikan pada jenjang pendidikan formal, non formal, informal dan Pendidikan khusus.
12.Peningkatan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
13.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
19.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau bentuk lain yang sederajat.
20.Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
21.Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan atau berjenjang.
22.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
24.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
25.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
26.Penyelenggaraan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung.
27.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
28.Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
29.Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pendamping, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30.Perencanaan Pendidikan adalah keseluruhan proses dalam mempersiapkan seperangkat keputusan bagi kegiatan-kegiatan dimasa depan dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan peran peserta didik dan masyarakat.
31.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran di bidang pendidikan.
32.Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
33.Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
34.Akhlak Mulia adalah Prilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntutan Al Qur’an dan Hadist.
35.Pengembangan diri adalah Bentuk perwujudan dari aktualisasi diri, yaitu proses untuk mewujudkan dirinya yang terbaik sejalan dengan potensi dan kemampuan yang di milikinya.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

ARAH, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendidikan karakter dan akhlak mulia diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui gerakan kolektif melalui media keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media masa.

Pasal 4

Pendidikan karakter dan akhlak mulia bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Pendidikan karakter dan akhlak mulia berfungsi :

a.mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik;
b.memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan
c.meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

a.Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan formal;
b.Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan nonformal; dan
c.Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan informal.

BAB IV

PRINSIP DAN NILAI-NILAI

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan dengan prinsip:

a.keteladanan;
b.berkelanjutan;
c.integral;
d.pengayoman dan kasih sayang;
e.motivasi;
f.partisipatif; dan
g.kebersamaan dan keterbukaan.

Pasal 8

(1)Pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan dengan diinternalisasikan ke dalam nilai-nilai :
1. a.religius;
2. b.jujur;
3. c.toleransi;
4. d.disiplin;
5. e.kerja keras;
6. f.kreatif;
7. g.mandiri;
8. h.demokratis;
9. i.rasa ingin tahu;
10. j.semangat kebangsaan;
11. k.cinta tanah air;
12. l.menghargai prestasi;
13. m.bersahabat/komunikatif;
14. n.cinta damai;
15. o.gemar membaca;
16. p.peduli lingkungan;
17. q.peduli sosial;dan
18. r.tanggung jawab
(2)Penerapan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

BAB V

DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 9

(1)Pendidikan karakter dan akhlak mulia diselenggarakan untuk dapat menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang cerdas dan memiliki integritas moral yang baik.
(2)Pendidikan karakter diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
(3)Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dinas terkait bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
2. b.melakukan gerakan kolektif dan pencanangan pendidikan karakter untuk semua kalangan;
3. c.melakukan upaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter;
4. d.Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait;
5. e.menyusun rencana anggaran penyelenggaraan pendidikan karakter;
6. f.mengelola anggaran penyelenggaraan Pendidikan Karakter secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
7. g.meminta laporan penyelenggaraan Pendidikan Karakter kepada satuan pendidikan persemester; dan
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Walikota berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…