DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendirian Dan Bentuk Badan Hukum, Kedudukan, Tugas Dan Kegiatan Usaha, Modal, Organ Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak, Kewenangan Walikota, Dewan Pengawas, Direksi, Organisasi Dan Kepegawaian, Perencanaan Dan Pelaporan, Tahun Buku Dan Pengunaan Laba, Kerja Sama, Asosiasi, Pembubaran, Tanggung Jawab, Ganti Rugi Dan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 331 ayat (2) pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak ; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4656);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ; 18. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5629) ;
20.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Pontianak adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak .
7.Direksi adalah Direksi PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak .
8.Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak .
9.Pegawai adalah Pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
10.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PUD. BPR BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
11.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
12.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13.Daftar penilaian kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
14.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
15.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangka susunan kepegawaian.

BAB II

PENDIRIAN DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Pendirian BPR Bank Pasar Kota Pontianak berbentuk Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak berupa Perusahaan Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak.
(2)PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak bertugas mengembangkan usaha mikro, kecil serta membantu pembangunan daerah.

Pasal 6

PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
c.melakukan kerja sama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/ atau tabungan di bank lainnya; dan
e.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam milyard lima ratus juta rupiah).
(2)Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak wajib digunakan untuk modal kerja.
(3)Modal PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK

Pasal 8

(1)Organ PUD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
(2)Persyaratan, tata cara pengangkatan dan atau pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
(3)Susunan organisasi dan tata kerja PUD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 9

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 10

(1)Walikota mewakili daerah selaku pemilik modal pada PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
(2)Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
(3)Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai :
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.perubahan jumlah modal;
3. c.pengalihan aset tetap;
4. d.penggunaan laba;
5. e.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.kerjasama BPR daerah;
7. g.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
8. h.penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…