DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Jenis Produk Unggulan, Tata Kelola, Kerjasama, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa produk pertanian dan perikanan di Kota Pontianak merupakan sumber daya unggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa perkembangan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan demokrasi menuntut adanya produk hukum daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Sektor Pertanian dan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PembentukanDaerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/ MEN/2010 tentang Minapolitan;
17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13 Nomor 10);
19.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/ MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/ MEN/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
6.Pertanian adalah pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8.Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan di Kota Pontianak dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
9.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
10.Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan sarana prasarana, dan teknologi.
11.Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.
12.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14.Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang/ produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
15.Koperasi Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Koperasi adalah badan usaha bersama yang beranggotakan petani, pembudidaya ikan, dan setiap orang yang bermata pencaharian di lingkup agribisnis yang berfungsi sebagai agen perantara atau yang melakukan pembelian dari para anggota untuk dijual ke pasar agribisnis dan/atau subterminal agribisnis.
16.Kelompok Swadaya Masyarakat adalah organisasi nonpartisan yang dibentuk oleh, untuk dan dikelola anggota masyarakat dengan kegiatan pokok di bidang agrobisnis dalam arti luas.
17.Tata kelola adalahserangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan produk unggulan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, sertifikasi dan jaminan mutu, pemberdayaan dan pembinaan.
18.Kelompok Tani adalah kumpulan petani dan peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena mempunyai keserasian mengenai tujuan, motif, dan minatnya.
19.Gabungan kelompok Tani kumpulan atau gabungan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20.Asosiasi pertanian adalah kumpulan dari Gabungan Kelompok Tani yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama. 5
21.Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura termasuk perkebunan yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
22.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
23.Kelompok Pembudidaya Ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
24.Gabungan Kelompok Perikanan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
25.Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama.
26.Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan.
27.Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
28.Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan produk, keterpaduan dan kemitraan, serta kerakyatan dan keadilan.

Pasal 3

(1)Pengaturan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan bertujuan:
1. a.penyelarasan hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen demi terwujudnya pasar prospektif;
2. b.peningkatan mutu dan keamanan produk;
3. c.pencapaian tingkat unggulan bersaing setiap produk di pasar domestik maupun pasar global;
4. d.meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan petani, pembudidaya ikan, dan pedagang;
5. e.penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan, dan pedagang;
6. f.optimalisasi distribusi agar tercipta harga yang berdaya saing;
7. g.memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri olahan;
8. h.meningkatkan pendapatan daerah; dan
9. i.menciptakan lapangan kerja. 6
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pengendalian yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai produk unggulan sektor pertanian dan perikanan meliputi:

a.jenis produk unggulan;
b.tata kelola;
c.kerja sama; dan
d.pengawasan.

BAB III

JENIS PRODUK UNGGULAN

Pasal 5

(1)Jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, yaitu:
1. a.Sektor Pertanian, meliputi:
  1. 1.lidah buaya; dan
  2. 2.pepaya Pontianak.
2. b.Sektor Perikanan, meliputi:
  1. 1.ikan cupang;
  2. 2.ikan mas;
  3. 3.ikan lele; dan
  4. 4.ikan nila.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengembangkan jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha pertanian dan perikanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KELOLA

Pasal 6

(1)Walikota melalui SKPD terkait menyusun rencana pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan.
(2)Perencanaan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.peningkatan kualitas produk unggulan sektor pertanian dan perikanan;
2. b.peningkatan kualitas infrastruktur;
3. c.peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan/atau swasta;
4. d.peningkatan promosi dan investasi; dan
5. e.peningkatan kerja sama. 7
(3)Peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengaturan, yaitu mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan niaga;
2. b.fasilitasi, yaitu Pemerintah Daerah membantu perbaikan sistem maupun sarana usaha dan tataniaga yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta; dan
3. c.intervensi, yaitu adanya campur tangan Pemerintah Daerah dalam masalah pemasaran barang/produk yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1)Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
(2)Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Gabungan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Koperasi, dan/atau Asosiasi di bidang pertanian dan/atau perikanan berperan aktif dalam pengembangan produk unggulan melalui SKPD terkait.
(3)Lembaga Pemerintah, nonpemerintah, dan/atau Swasta dapat berperan aktif bersama-sama Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan pada wadah yang telah ditentukan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penguatan organisasi Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Gabungan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Koperasi, dan/atau Asosiasi di bidang pertanian dan/atau perikanan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
(2)Penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meningkatkan peran serta organisasi dan menjadikan para anggota organisasi lebih profesional dan berjiwa wirausaha.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan program pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, Pemerintah Daerah menetapkan perwilayahan atau kawasan komoditas produk unggulan yang memuat karakteristik agroekologi, luas lahan, jumlah produksi, mutu produksi dan kontinuitas produksi.
(2)Pemerintah Daerah membina tumbuh kembangnya produk unggulan sektor pertanian dan perikanan di masing-masing wilayah atau kawasan komoditas.

Pasal 10

(1)Perwilayahan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara geografis dapat berlokasi dalam satu kecamatan atau beberapa kecamatan.
(2)Pengembangan perwilayahan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah administrasinya berada di dua atau lebih kecamatan, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergis dengan kerjasama antar kecamatan yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pertanian dan perikanan. 8

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…