DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, DPRD, Instansi Teknis, Air, Banjir, Drainase, Drainase Perkotaan, Penyelenggaraan Sistem Drainase, Sistem Drainase, Prasarana Drainase, Sarana Drainase, Rencana Induk Sistem Drainase Kota Pontianak, Rencana Tata Ruang Wilayah, Studi Kelayakan Sistem Drainase, Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase, Pelaksanaan Konstruksi, Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, Bangunan Pelengkap, Sistem Polder, Operasi, Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemantauan, Evaluasi. Ketentuan mengenai Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Perencanaan Sistem Drainase; Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase; Perizinan; Pemberdayaan; Pembiayaan; Hak dan Kewajiban; Peran Masyarakat dan Swasta, Pembinaan dan Pengawasan; Kerjasama; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa pada saat Perda ini berlaku maka Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan yaitu untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) tahun

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi persoalan drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, pasang air laut, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Drainase Kota Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9.Peratuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kodya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontiana Tahun 2013 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Instansi Teknis adalah instansi yang menangani masalah drainase.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Banjir adalah peristiwa meluapkannya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
8.Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
9.Drainse Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
10.Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.
11.Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
12.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
13.Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
14.Rencana Induk Sistem Drainase Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
16.Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan. ~ 4 ~
17.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainas
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi (pre- construction), pelaksanaan kontruksi (construction) dan ujicoba sistem (test commissioning).
19.Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
20.Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
21.Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
22.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air.
23.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
24.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
25.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
26.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
27.Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuh program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam rosedur yang telah ditetapkan.
28.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Drainase ini disusun berdasarkan asas :

a.kemanfaatan;
b.keselarasan;
c.keseimbangan;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keberlanjutan;
f.keadilan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase. ~ 5 ~

Pasal 4

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 5

Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.perencanaan sistem drainase;
c.pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
d.operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
e.pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
f.perizinan;
g.pemberdayaan;
h.pembiayaan;
i.hak dan kewajiban;
j.peran masyarakat dan swasta;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.kerjasama;
m.larangan;
n.sanksi administratif;
o.penyidikan;
p.ketentuan pidana;
q.ketentuan peralihan; dan
r.ketentuan penutup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

(1)Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
2. b.penetapan pola penyelenggaraan sistem drainase;
3. c.penetapan rencana induk sistem drainase;
4. d.pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
5. e.pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian system drainase; dan
6. f.pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.
(2)Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. ~ 6 ~

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

a.melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase;
b.memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
c.menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan
d.memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase

Pasal 8

Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.kebijakan menangani masalah banjir dan rob;
b.kebijakan mengendalikan daya rusak air;
c.kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
d.kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
e.kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan
f.kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat;

BAB IV

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Pasal 9

(1)Perencanaan sistem drainase meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci/detail design.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung system drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai system drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Rencana induk sistem drainase disusun oleh Dinas yang berwenang di bidang drainase dan berlaku 20 (dua puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. ~ 7 ~

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…