DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015- 2019.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum penyusunan RPJM Kota Pontianak, juga menjekaskan hubungan antara RPJM dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya di berbagia level pemerintahan serta sistematika penyajian RPJM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pontianak.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya di singkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit-Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW kota, serta memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.
10.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah rencana strategis lima tahunan SKPD yang menerapkan Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.
17.Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK ata dan informasi yang disajikan berhubungan dengan gambaran umum kondisi Kota Pontianak, mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing kota Pontianak. informasi ini untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.

Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi kota pontianak;
c.gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
d.analisis permasalahan dan isu-isu strategis;
e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
f.strategi dan arah kebijakan;
g.kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
h.indikasi rencana program prioritas dan indikasi pendanaan;
i.penetapan indikator kinerja daerah;
j.pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
k.penutup.

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan Renja SKPD tahunan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN enyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:

a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kota;
c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah;
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah; dan
c.evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

Pasal 9

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
1. a.visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
2. b.strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
3. c.rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
4. d.indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
5. e.indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan
6. f.pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 11

(1)Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
(3)Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…