DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
16.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
18.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) ;
19.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11) ;
20.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14) ;
21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5.Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kota Pontianak.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud diadakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah guna percepatan peningkatan pelayanan air bersih PDAM kepada masyarakat.
(2)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan air bersih.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal dan aset yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 77.045.920.337,40 (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tahun Anggaran 2014 berupa :
1. a.dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. b.dana sebesar Rp 5.308.848.916,97 (lima miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dari laba bersih PDAM Tahun Anggaran 2012 ; dan
3. c.proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp 9.354.888.550,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(3)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM menjadi sebesar Rp 96.709.657.804,37 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2014) SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 7 MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a.Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 1) Hasil Pajak Daerah 2) Hasil Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
b.Dana Perimbangan
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa berkedudukan di Pontianak, semula didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tanggal 14 Mei 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak. Kemudian berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Menunjuk surat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor : HL.02.02-CP/225 tanggal 5 Juli 2013 perihal Permohonan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah untuk Kabupaten/Kota Calon Penerima Hibah Air Minum Bantuan AusAID Tahap ke-2 dan Subsidiary Arrangement untuk Australia-Indonesia Infrastructure Grants Program tanggal 26 April 2012, bahwa persetujuan penerusan hibah luar negeri yang bersumber dari Pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID) kepada Pemerintah Kota Pontianak disetujui. Atas surat tersebut, selanjutnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menerbitkan surat dengan Nomor : S-362/MK.7/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air minum kepada Pemerintah Kota Pontianak. Untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Minum ini, Pemerintah Kota Pontianak disyaratkan untuk terlebih dahulu melakukan investasi (berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai pelaksana) sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disebutkan bahwa pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada BUMD Kota Pontianak dilaksanakan dalam Tahun 2014 untuk PDAM Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PDAM Tirta Khatulistiwa dengan rincian sebagai berikut :

1.Tahun 1975 sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
2.Tahun 1997 sebesar Rp 10.895.244.840,58 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah koma lima puluh delapan sen), berupa pengadaan dan pemasangan pipa dan aksesoris ;
3.Tahun 1999 sebesar Rp 10.480.945.490,- (sepuluh miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), berupa pembuatan reservoir berkapasitas 1.000 m3 lengkap dengan rumah genset, pekerjaan mekanikal elektrikal, PLN dan perpipaan;
4.Tahun 2000 sebesar Rp 4.072.765.387,28 (empat miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen), berupa pembiayaan konsultan Detail Engineering Design (DED) dan Financial Engineering Design (FED) serta Management Financial Advisory (MFA) Proyek KUDP Komponen Air Bersih;
5.Tahun 2001 pada PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp 1.256.616.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah), berupa pengadaan pipa PVC, pengadaan 20 (dua puluh) unit hidran umum berkapasitas 3 m3 dan perlintasan pipa steel;
6.Tahun 2002 sebesar Rp 2.814.285.000,- (dua miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan aksesoris, pengadaan dan pemasangan hidran umum, pengadaan mobil tangki serta pengadaan dan pemasangan terminal air ;
7.Tahun 2006 sebesar Rp 1.033.517.000,- (Satu miliar tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) berupa kegiatan pengadaan pemasangan pipa dan Hidran Umum Tahun Anggaran 2006 ;
8.Tahun 2007 sebesar Rp 2.218.674.000,- (Dua miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accecories ;
9.Tahun 2007 sebesar Rp 1.025.438.000,- (Satu miliar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), berupa Kegiatan Air bersih/ Air Baku APBD II (pendamping air bersih/ air baku) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan accecories;
10.Tahun 2008 sebesar Rp 2.648.361.000,- (Dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accecories;
11.Tahun 2008 sebesar Rp 1.499.778.000,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berupa Kegiatan Air bersih/ Air Baku APBD II (pendamping air bersih/ air baku) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories;
12.Tahun 2008 sebesar Rp 999.736.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih APBD Kota Pontianak dengan jenis Pekerjaan Pengadaan Pipa;
13.Tahun 2009 sebesar Rp 3.977.279.000,- (Tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accecories;
14.Tahun 2009 sebesar Rp 3.197.243.000,- (Tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accecories termasuk biaya penunjang lainnya;
15.Tahun 2009 sebesar Rp 2.157.441.000,- (Dua miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berupa Kegiatan Investasi dan Optimalisasi PDAM Kota Pontianak APBD Kota Pontianak dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accecories;
16.Tahun 2010 sebesar Rp 770.790.900,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accecories;
17.Tahun 2010 sebesar Rp 3.302.572.013,- (Tiga miliar tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga belas rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket I termasuk Biaya Penunjang lainnya;
18.Tahun 2010 sebesar Rp 2.481.705.012,- (Dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua belas rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket II;
19.Tahun 2010 sebesar Rp 1.659.009.013,- (Satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu tiga belas rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket III;
20.Tahun 2010 sebesar Rp 505.348.012,- (Lima ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan Hidran Umum;
21.Tahun 2010 sebesar Rp 858.529.000,- (Delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket I;
22.Tahun 2010 sebesar Rp 861.095.000,- (Delapan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket II;
23.Tahun 2010 sebesar Rp 459.137.000,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket III;
24.Tahun 2010 sebesar Rp 475.098.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket IV;
25.Tahun 2010 sebesar Rp 1.150.312.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accecories Paket V;
26.Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), berupa uang untuk pengembangan jaringan ;
27.Tahun 2013 sebesar Rp 6.142.000.669,54 (Enam miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh empat sen), berupa uang untuk pengembangan jaringan. Ayat (2) Huruf a Dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dasar penyertaan modal adalah surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor : S-362/ MK.7/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air minum kepada Pemerintah Kota Pontianak. Untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah, Pemerintah Kota Pontianak disyaratkan terlebih dahulu melakukan investasi berupa penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Huruf b Tahun 2014 sebesar Rp 5.308.848.916,97 (lima miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), berupa uang untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Huruf c Proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :
1.Tahun 2011 sebesar Rp 1.041.758.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), berupa kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman dan pendampingan APBD Kota Pontianak dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan air minum ;
2.Tahun 2012 sebesar Rp 2.256.290.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), berupa kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman dan pendampingan APBD Kota Pontianak dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan air minum ;
3.Tahun 2012 sebesar Rp 1.771.303.050,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima puluh rupiah), berupa kegiatan DAK dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa dan Accessories ;
4.Tahun 2012 sebesar Rp 800.473.350,00 (delapan ratus juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), berupa kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa dan Accessories ;
5.Tahun 2012 sebesar Rp 3.485.064.150,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), berupa kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa Transmisi dan Accessories ; Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 130

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945