DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban Guru, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, Keluarga Dan Orang Tua, Kedudukan Guru, Wewenang Guru, Pelaksanaan Perlindungan Guru, Kelembagaan Dan Koordinasi, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan, sehingga perlu di kembangkan sebagai profesi yang bermartabat dan mendapatkan jaminan perlindungan dalam melaksanakan tugas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 );
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6.Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7.Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
11.Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
12.Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
13.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14.Hak Guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
15.Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan guru berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan guru dilakukan dengan prinsip:

a.non diskriminasi;
b.keteladanan;
c.berkelanjutan;
d.integral;
e.pengayoman dan kasih sayang;
f.partisipatif;
g.kebersamaan dan keterbukaan;
h.keadilan; dan
i.kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan guru bertujuan untuk menjamin terpenuhinya peran dan fungsi guru dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 5

(1)Setiap guru memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. a.memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. c.memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
5. e.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
6. f.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
7. g.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
8. h.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
9. i.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
10. j.memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
11. k.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
12. l.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Setiap guru memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang- undangan meliputi:

a.merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d.menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 7

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

a.menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
b.menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c.mendorong tanggungjawab orangtua/keluarga, masyarakat dan organisasi profesi guru;
d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
e.mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
f.menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
g.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;
h.menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
i.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
j.mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

a.menghormati , melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
b.mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
c.menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
d.menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
e.menjamin guru untuk bergabung dalam organisasi profesi guru.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

a.menghormati , melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
b.mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
c.menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
d.menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
e.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru; dan
f.menyusun rencana strategis perlindungan guru dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…