DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pembentukan, Pengurus Perusahaan, Pembubaran, dan Ketentuan Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan perkembangan dunia usaha, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER- 12/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5.Perusahaan Daerah Kapuas Indah selanjutnya disingkat PD. Kapuas Indah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam lapangan usaha perdagangan umum dan jasa.
6.Direksi adalah Direksi PD. Kapuas Indah Kota Pontianak.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Kapuas Indah.
8.Pegawai adalah pegawai PD. Kapuas Indah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9.Perdagangan adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan tujuan memperoleh imbalan atau kompensasi.
10.Barang adalah setiap benda,baik berwujud maupun tidak berwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak,baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 11 Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun pelaku usaha.
12.Kerjasama adalah Hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
13.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Sebagian kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada Badan Usaha Milik Daerah.
14.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
15.Pembubaran adalah Pengakhiran perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
16.Tata Kelola Perusahaan adalah Suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan PD. Kapuas Indah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan ruang lingkup bidang usaha perusahaan.
(3)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.pembentukan ; dan
2. b.pengurus perusahaan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)PD. Kapuas Indah Kota Pontianak didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kapuas Indah Pontianak.
(2)Perusahaan Daerah Pasar Kapuas Indah Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi PD. Kapuas Indah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 23 Tahun 1997 tentang Peraturan Daerah Kapuas Indah Pontianak.

Pasal 4

(1)PD. Kapuas Indah berkedudukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
(2)Tujuan didirikannya PD. Kapuas Indah adalah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.
(3)Sifat usaha PD. Kapuas Indah adalah dukungan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip- prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 5

(1)PD. Kapuas Indah bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dan jasa.
(2)Perluasan bidang usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota Pontianak setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
(3)Untuk mencapai tujuan tersebut, PD. Kapuas Indah berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi.
(4)PD. Kapuas Indah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 6

(1)Modal dasar PD. Kapuas Indah terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal PD. Kapuas Indah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yaitu sebesar Rp. 6.118.944.000,00 (enam milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3)Penambahan modal PD. Kapuas Indah harus dilakukan dengan persetujuan DPRD.
(4)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)PD. Kapuas Indah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipungut menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Semua likuiditas PD. Kapuas Indah disimpan pada Bank yang ditentukan oleh Walikota menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGURUS PERUSAHAAN

Pasal 8

Organ PD. Kapuas Indah terdiri dari :

a.Walikota;
b.Badan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

Walikota memiliki kewenangan :

a.mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas;
b.melakukan pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas yang melakukan tindakan yang dapat merugikan PD. Kapuas Indah;
c.menetapkan besarnya honor anggota Badan Pengawas, gaji Direksi dan Jasa Produksi;
d.memberikan persetujuan atas kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi;
e.mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi;
f.menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas untuk menduduki jabatan Direksi;
g.memberikan izin kepada Badan Pengawas dan Direksi untuk melakukan perjalanan dinas;
h.mengesahkan dan/atau menolak rencana anggaran PD. Kapuas Indah; dan
i.mengesahkan laporan tahunan PD. Kapuas Indah.

Pasal 10

(1)Anggota Badan Pengawas berasal dari profesional.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyediakan waktu yang cukup;
2. b.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
3. c.mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
(3)Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…