DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Bentuk Penambahan Penyertaan Modal, Penambahan Penyertaan Modal, Sumber Dana, Pembagian Deviden, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
8.Penambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kota Pontianak kepada Bank Kalbar.
9.Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar adalah :

a.meningkatkan kepemilikan saham;
b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar berbentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 21.539.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
(3)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar menjadi sebesar Rp.31.539.000.000,-(Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.
(6)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam kondisi tertentu dapat ditarik sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014. (3

BAB VI

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

(1)Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Kalbar.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Walikota menunjuk Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Bank Kalbar.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 9 NOREG PERTURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 1) Hasil pajak daerah 2) Hasil retribusi daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah
b.Dana Perimbangan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada angka 3 tersebut diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar. Dalam rangka memberikan dukungan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk memenuhi target kebutuhan modal guna menjadi BPD Regional Champion, Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2014 akan menambah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Oleh karena itu Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…