DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Peran Serta Masyarakat; Peran Dunia Usaha; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu upaya penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Sertifikasi Produk Halal dan Higienis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5604);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Produk adalah barang dan / atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7.Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.
8.Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala yang menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
9.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
10.Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk barang, dimasukan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan produk barang.
11.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengawasan Sertifikasi Produk Halal dan Higienis berdasarkan asas:

a.pelindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi; dan
f.profesionalitas.

Pasal 3

Penyelegaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis, bertujuan:

a.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersedian produk halal dan higienis bagi masyarakat;
b.menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal dan higienis;
c.meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin ketersediaan produk halal dan higienis;
d.memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat; dan
e.meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha melalui peningkatan kualitas produk.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem dan pengawasan produk halal dan higienis.
(3)Para pemangku kepentingan pada perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.pemerintah daerah;
2. b.perangkat daerah;
3. c.pelaku usaha;
4. d.lembaga swadaya masyarakat;
5. e.masyarakat/konsumen;
6. f.BPOM; dan
7. g.LPPOM MUI.

Pasal 5

(1)Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah Kota Pontianak wajib memenuhi standar halal dan higienis.
(2)Standar halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
(2)Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya produk halal dan higienis untuk dikonsumsi.
(3)Penyelenggaraan produk halal dan higienis merupakan pemenuhan terhadap persyaratan halal secara religius dan persyaratan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis.
(4)Persyaratan halal secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat Islam.
(5)Persyaratan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis, meliputi:
1. a.pengadaan barang baku, bahan tambahan dan bahan penolong;
2. b.proses produksi; dan
3. c.barang hasil produksi.
(2)Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal meliputi produk yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan dan pengawasan produk higienis meliputi produk yang mendapat lisensi higienis sanitasi dari instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Terhadap produk yang bukan termasuk dalam pangan halal wajib memenuhi standar higienis untuk dikonsumsi.

Pasal 8

(1)Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi standar halal dan higienis.
(2)Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan yang tidak mengandung:
1. a.bangkai;
2. b.darah;
3. c.babi;
4. d.hewan yang disembelih tidak sesuai kaidah agama; dan/atau
5. e.hewan dan bahan lainnya yang tidak sesuai kaidah agama.
(3)Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan higienis.
(2)Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal wajib dipisahkan dengan bahan halal.

Pasal 10

(1)Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi standar higienis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.
(2)Standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
(3)Proses produksi barang tidak halal wajib dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…