DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 194

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Perubahan Bentuk; Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan; Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Lapangan Usaha; Modal; Organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; Dana Pensiun; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Rencana Bisnis Perumda Ar Minum Tirta Khatulistiwa; Penetapan tarif; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Asosiasi; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 SALINAN jdih.pontianakkota.go.id tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171); jdih.pontianakkota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN0DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih.
8.SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. jdih.pontianakkota.go.id
12.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko. Pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
(2)Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

BAB III

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Nama Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
(2)Lambang Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa berkedudukan di Kota Pontianak.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat membuka Kantor Pelayanan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan. jdih.pontianakkota.go.id

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk:

a.meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Pontianak;
b.memenuhi kebutuhan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Pontianak dan daerah lainnya dengan kesepakatan dan/atau kerjasama;
c.sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba perusahaan;
d.sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
e.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
f.menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan dan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi;
g.meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
h.meningkatkan potensi daerah dalam tata kelola perusahaan yang baik

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.modal;
b.organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
c.KPM, dewan pengawas, direksi dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
d.dana pensiun;
e.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
f.rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
g.penetapan tarif;
h.tahun buku dan penggunaan laba;
i.evaluasi;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.asosiasi;
l.pembubaran;
m.ketentuan peralihan; dan
n.ketentuan penutup. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa meliputi:

a.menyediakan dan air minum yang diutamakan bagi masyarakat Pontianak;
b.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
c.pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelayanan air bersih dan air minum yang dilaksanakannya;
d.peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
e.menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.melakukan pengembangan unit usaha lainnya.

Pasal 9

Tugas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah melaksanakan pelayanan penyediaan air minum serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.menyelenggara pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air minum;
b.melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air minum bagi masyarakat;
c.menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan;
d.pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
e.menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
g.melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

Isi peraturan

Teks194PDFHirarki

Memuat teks peraturan…