DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Fungsi dan Tanggungjawab Keluarga, Perencanaan, Pelaksanaan, Kelembagaan, Koordinasi, Kerjasama, Sistem Informasi, Penghargaan dan Dukungan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai lambang sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang– Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berwenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembangunan keluarga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; SALINAN jdih.pontianakkota.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.pontianakkota.go.id
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahahanan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. 8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. jdih.pontianakkota.go.id
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
7.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.
8.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang tercukupi atau terpenuhi dari aspek mental spiritual, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan kemandirian keluarga, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11.Keluarga Rentan adalah keluarga yang kurang memiliki ketahanan/kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi di lingkungannya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. jdih.pontianakkota.go.id
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis dalam meningkatkan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan tanggungjawab keluarga;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.kelembagaan;
e.koordinasi;
f.kerjasama;
g.sistem informasi; jdih.pontianakkota.go.id
h.penghargaan dan dukungan; dan
i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
j.pendanaan.

BAB III

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB KELUARGA

Pasal 5

(1)Setiap keluarga wajib menjalankan fungsi keluarga.
(2)Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.keagamaan;
2. b.sosial budaya;
3. c.cinta dan kasih sayang;
4. d.perlindungan;
5. e.reproduksi;
6. f.sosialisasi dan pendidikan;
7. g.ekonomi; dan
8. h.pembinaan lingkungan.

Pasal 6

(1)Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar serta jauh dari penyimpangan.
(2)Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan jiwa raga anak-anak dalam kehidupannya;
2. b.keluarga bertanggung jawab melatih anak-anak untuk bersosialisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai serta berbagai kebiasaan masyarakat;
3. c.keluarga bertanggung jawab untuk melengkapi anak-anak dengan berbagai sarana komposisi personal dalam masyarakat;
4. d.keluarga bertanggung jawab menjamin ketenangan, perlindungan dan memfasilitasi perkembangan diri anak sampai mereka dewasa; dan
5. e.keluarga harus memberikan porsi yang besar pada pendidikan intelektual, emosional dan spiritual disetiap fase perkembangannya. jdih.pontianakkota.go.id

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.ketahanan sosial budaya dan agama;
2. b.landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender;
3. c.ketahanan fisik keluarga;
4. d.ketahanan ekonomi keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial psikologi keluarga.
(3)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan ke dalam RPJPD dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan RPJMD dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 9

Dalam hal perencanaan pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Walikota menetapkan perencanaan pembangunan ketahanan keluarga dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga berdasarkan rencana pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…