DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 323

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Perencanaan Dan Perancangan Bangunan Gedung Umum; Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Peran Masyarakat; Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilakukan secara tertib baik secara administratif maupun secara teknis agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, serasi yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.pontianak.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); jdih.pontianak.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
7.Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
8.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
9.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu. jdih.pontianak.go.id
10.Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
11.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau Daerah perencanaan sesuai KRK.
12.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau Daerah perencanaan sesuai KRK.
13.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau Daerah perencanaan sesuai KRK.
14.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau Daerah perencanaan sesuai KRK.
15.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkecimpung dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
16.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
19.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
20.Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
21.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
22.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung. jdih.pontianak.go.id
23.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
24.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
25.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
26.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
27.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
28.Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan Pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
29.Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
30.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
31.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
32.Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
33.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
34.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
35.Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
36.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. jdih.pontianak.go.id
37.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
38.Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala DPUPR untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
39.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
40.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
41.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
42.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
43.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
44.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah sebidang tanah di kiri dan kanan jalan/jalur yang masih merupakan bagian dari jalan/ jalur, dan berfungsi sebagai pengaman konstruksi jalan/jalur, baik konstruksi yang terletak pada permukaan, di bawah permukaan, maupun di atas permukaan tanah.
45.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang di tetapkan.
46.Pengunjung adalah semua orang selain Pengguna yang beraktivitas pada Bangunan Gedung.
47.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung. jdih.pontianak.go.id
48.Perawatan adalah Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan gedung tetap Laik fungsi.
49.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
b.standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
c.proses penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
d.pembinaan Bangunan Gedung.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:

a.fungsi Bangunan Gedung; dan
b.klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 6

(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung. jdih.pontianak.go.id
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial dan budaya; dan
5. e.fungsi khusus.
(3)Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
(4)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
(5)Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
(6)Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung.

Pasal 7

(1)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, meliputi:
1. a.rumah tinggal tunggal;
2. b.rumah tinggal deret dan/atau perumahan; dan
3. c.rumah susun.
(2)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, meliputi:
1. a.bangunan masjid termasuk mushala;
2. b.bangunan gereja termasuk kapel;
3. c.bangunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng;
6. f.bangunan rumah duka; dan
7. g.bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
(3)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, meliputi:
1. a.Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
2. b.Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal;
3. c.Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
4. d.untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
5. e.Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel;
6. f.bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan; jdih.pontianak.go.id
7. g.Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan laut; dan
8. h.Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.
(4)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya, meliputi:
1. a.Bangunan Gedung pendidikan termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
2. b.Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian;
3. c.Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium; dan
4. d.Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.
(5)Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.

Pasal 9

(1)Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.tingkat kompleksitas;
2. b.tingkat permanensi;
3. c.tingkat resiko kebakaran;
4. d.lokasi;
5. e.ketinggian Bangunan Gedung;
6. f.kepemilikan Bangunan Gedung;
7. g.kelas bangunan; dan
8. h.akses jalan.
(2)Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bangunan gedung sederhana;
2. b.bangunan gedung tidak sederhana; dan
3. c.bangunan Gedung khusus.
(3)Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Bangunan Gedung permanen; dan
2. b.Bangunan Gedung non permanen. jdih.pontianak.go.id
(4)Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Bangunan Gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;
2. b.Bangunan Gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
3. c.Bangunan Gedung tingkat resiko kebakaran rendah.
(5)Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Bangunan Gedung di lokasi padat;
2. b.Bangunan Gedung di lokasi sedang; dan
3. c.Bangunan Gedung di lokasi renggang.
(6)Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
2. b.Bangunan Gedung bertingkat sedang; dan
3. c.Bangunan Gedung bertingkat rendah.
(7)Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.Bangunan Gedung Negara; dan
2. b.Bangunan Gedung selain milik negara.
(8)Klasifikasi berdasarkan kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g meliputi:
1. a.Kelas 1;
2. b.Kelas 2;
3. c.Kelas 3;
4. d.Kelas 4;
5. e.Kelas 5;
6. f.Kelas 6;
7. g.Kelas 7;
8. h.Kelas 8;
9. i.Kelas 9; dan
10. j.Kelas 10.
(9)Klasifikasi berdasarkan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.Bangunan Gedung akses jalan arteri primer;
2. b.Bangunan Gedung akses jalan arteri sekunder;
3. c.Bangunan Gedung akses jalan kolektor primer;
4. d.Bangunan Gedung akses jalan kolektor sekunder;
5. e.Bangunan Gedung akses jalan lokal primer;
6. f.Bangunan Gedung akses jalan lokal sekunder;
7. g.Bangunan Gedung akses jalan lingkungan; dan
8. h.Bangunan Gedung akses jalan lingkungan sekunder. .

Pasal 10

(1)Bangunan Gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.luas bangunan sampai dengan 500 m 2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
3. c.tingkat kompleksitas bangunan sederhana. jdih.pontianak.go.id
(2)Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.luas bangunan bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai; dan
3. c.tingkat kompleksitas bangunan tidak sederhana.
(3)Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan:
1. a.bangunan gedung yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
2. b.bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
3. c.bangunan gedung yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; dan
4. d.bangunan Gedung yang mempunyai risiko bahaya tinggi.

Isi peraturan

Teks323PDFHirarki

Memuat teks peraturan…