DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC DAERAH; PENYELENGGARAAN STRATEGI ELIMINASI TBC; TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PENDANAAN; LARANGAN DAN SANKSI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyakit Tuberkulosis yang menyebabkan kesakitan, kecacatan, hingga kematian masih menjadi permasalahan kesehatan yang serius di Kota Pontianak;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penanggulangan tuberculosis di Kota Pontianak, dibutuhkan pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.pontianak.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); jdih.pontianak.go.id
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS jdih.pontianak.go.id
8.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
9.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
10.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari pusat kesehatan masyarakat, klinik pratama, dan praktik mandiri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
15.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16.Kader Kesehatan adalah seseorang yang dipilih dari kelompok masyarakat yang telah dilatih untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam kegiatan promotif dan preventif di tingkat keluarga dan masyarakat. jdih.pontianak.go.id
17.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah menetapkan target Eliminasi TBC.
(2)Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.penurunan angka kejadian baru TBC; dan
2. b.penurunan angka kematian akibat TBC.
(3)Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

Pancapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui strategi:

a.penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan TBC di Daerah;
b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
c.intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
d.peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
e.peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
f.penguatan manajemen program. jdih.pontianak.go.id

BAB III

PENYELENGGARAAN STRATEGI ELIMINASI TBC

Pasal 4

(1)Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pembentukan regulasi yang mendukung penanggulangan TBC;
2. b.penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
3. c.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau
4. d.penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
(2)Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana aksi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
1. a.penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan Penanggulangan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
3. c.pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC;
4. d.pemenuhan dan penjaminan obat yang bermutu untuk pengobatan TBC; jdih.pontianak.go.id
5. e.pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang; dan
6. f.penambahan penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.
(2)Ketentuan lebih lajut mengenai peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
(2)Penanggulangan TBC secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.

Pasal 7

Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui:

a.promosi kesehatan;
b.pengendalian faktor risiko;
c.penemuan dan pengobatan;
d.pemberian kekebalan; dan
e.pemberian obat pencegahan.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas. jdih.pontianak.go.id
(3)Untuk memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:
1. a.penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
2. b.penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
3. c.pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
4. d.penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Pasal 9

(1)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
1. a.peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
2. b.intervensi perubahan perilaku masyarakat;
3. c.peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, permukiman, asrama, pondok pesantren, dan rumah tahanan; dan
4. d.pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
(2)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 10

(1)Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
1. a.optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
2. b.pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan jdih.pontianak.go.id
3. c.penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
(2)Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan Pelayanan Kesehatan lainnya.
(3)Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan;
2. b.skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
3. c.skrining pada kondisi situasi khusus.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…