DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pasal 1, Pasal 19, Pasal 20, pasal 57, pasal 90, pasal 101 Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN jdih.pontianakkota.go.id 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147); jdih.pontianakkota.go.id
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependuduk Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 151) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 dihapus, angka 12 dan angka 51 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 21 a dan angka 21 b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dihapus.
6.dihapus.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Operator adalah Pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan Persetujuan supervisor.
9.Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Pontianak.
10.Lurah adalah Kepala kelurahan diwilayah Kota Pontianak. jdih.pontianakkota.go.id
11.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat.
12.Kelurahan adalah bagian Wilayah kerja dari Kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
13.Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14.Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15.Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia.
17.Penduduk Kota Pontianak adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Pontianak.
18.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, Orang Terlantar dan psikotis.
21.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 21a. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 21b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
22.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
24.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran. jdih.pontianakkota.go.id
26.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
27.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
28.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29.Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodata keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
31.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
32.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
33.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
34.Kelahiran adalah kehadiran anggota keluarga baru akibat perkawinan yang harus segera dilaporkan.
35.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.
36.Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, pada saat dilahirkan tidak menunjukan tanda- tanda kehidupan.
37.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
38.Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
39.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
40.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Ayah biologis terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas Persetujuan Ibu kandung anak tersebut. Pengakuan Anak akan menimbulkan hubungan Perdata yang diakui.
41.Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
42.Perubahan nama adalah perubahan nama seseorang setelah mendapat persetujuan oleh pengadilan dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. jdih.pontianakkota.go.id
43.Perubahan status kewarganegaraan adalah pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dilakukan berdasarkan laporan instansi terkait maupun dari penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA dan telah mempunyai keputusan/penetapan perubahan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang.
44.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
45.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
46.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
47.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
48.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
50.Kartu Identitas keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk-elektronik, Kartu identitas penduduk musiman dan surat keterangan tempat tinggal.
51.Penduduk Nonpermanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada alamat KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
52.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
53.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
54.Petugas Registrasi disebut Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan.
55.Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
56.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan instansi pelaksana.
57.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
58.Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. jdih.pontianakkota.go.id
59.Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai penduduk tinggal terbatas.
2.Ketentuan Pasal 19 Paragraf 1 Kartu Identitas Penduduk Musiman diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara didaerah selama 14 (empat belas) hari berturut-turut wajib memiliki surat keterangan Pendataan Penduduk Non Permanen.
(2)Surat Keterangan Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Surat Keterangan Pendataan Penduduk Non Permanen diterbitkan dengan persyaratan:
1. a.surat pengantar dari RT dan RW;
2. b.dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.fotocopi KTP-el yang ditumpangi; dan
4. d.fotocopi penampung.
  1. 3.Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus, ayat (4), ayat
(6), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.
(5)Dihapus.
(6)Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.klasifikasi 1 : dalam satu kelurahan;
2. b.klasifikasi 2 : antar kelurahan dalam satu kecamatan;
3. c.klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
4. d.klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
5. e.klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
(7)Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak di daerah asal dengan menunjukan KK.
(8)Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK dan KTP-el bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
(9)Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, kartu identitas anak atau KTP-el dengan alamat baru.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Walikota. jdih.pontianakkota.go.id

4.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A, sehingga BAB VI A berbunyi sebagai berikut:

(1)Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
(3)Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik;
2. b.pelayanan kepada penduduk secara daring;
3. c.alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;
4. d.pendokumentasian dokumen elektronik;
5. e.pemeriksa keaslian dokumen elektronik;
6. f.monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;
7. g.penyelenggara sertifikasi elektronik;
8. h.pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
9. i.pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
(4)Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

BAB VI

A PELAYANAN ADMINDUK SECARA DARING Pasal 57 a

Pasal 57

(1)Penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf a, merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu Dokumen Elektronik yang dibutuhkan Tanda Tangan Elektronik.
(2)Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf b, merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta sertifikasi elektronik dan Tanda Tangan Elektronik yang diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.
(3)Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.
(4)Pendokumentasian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf d, digunakan untuk tata kelola arsip dokumen Adminduk.
(5)Pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf e, digunakan untuk melayani pengecekkan keaslian dan autentifikasi dokumen dan Naskah Dinas Elektronik dalam penyelenggaraan Adminduk.
(6)Monitoring dan Evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf f, digunakan untuk monitoring, evaluasi pelayanan Adminduk secara daring.
(7)Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf g, merupakan penyelenggara yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengenai penyelenggaraan sertifikasi Elektronik.
(8)Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf h, digunakan untuk sinkronisasi data sampai kelurahan.
(9)Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat (3) huruf i, digunakan dalam pengelolaan naskah jdih.pontianakkota.go.id dinas secara elektronik oleh penyelenggara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.

Pasal 57

(1)Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a ayat
(1)terdiri dari:
1. a.pelayanan pendaftaran penduduk; dan
2. b.pelayanan pencatatan sipil.
(2)Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa Dokumen Kependudukan.
(3)Selain Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelayanan daring terhadap Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan.
(4)Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), termasuk:
1. a.pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
2. b.pelayanan fasilitas pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
3. c.pelayanan pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan.
(5)Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani secara elektronik.
(6)Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan melalui Aplikasi tata naskah dinas elektronik.

Pasal 57

(1)Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 c ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pencatatan biodata penduduk;
2. b.penerbitan kartu keluarga;
3. c.penerbitan kartu tanda penduduk elektronik;
4. d.penerbitan kartu identitas anak;
5. e.penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
6. f.pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
(2)Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.surat keterangan pindah;
2. b.surat keterangan pindah luar negeri; dan
3. c.surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 57

(1)Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 c ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.register akta pencatatan sipil; dan
2. b.kutipan akta pencatatan sipil.
(2)Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta:
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian; dan
5. e.pengakuan anak. jdih.pontianakkota.go.id
(3)Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pencatatan sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
(4)Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), meliputi:
1. a.surat bukti pencatatan kelahiran WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan
2. b.surat keterangan lahir mati WNI;
3. c.surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan
4. d.surat keterangan pembatalan perkawinan;
5. e.surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan
6. f.surat keterangan pembatalan perceraian;
7. g.surat keterangan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. h.surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
9. i.surat bukti pelaporan pencatatan WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. j.surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
11. k.surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pasal 57

(1)Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a, menggunakan formulir elektronik.
(2)Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur formulir dan blangko yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
(3)Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring.
(4)Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses melalui aplikasi website maupun mobile.

Pasal 57

(1)Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a, dilakukan dengan cara:
1. a.penduduk melakuan registrasi pada laman aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
2. b.penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
3. c.penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
4. d.dalam hal penduduk telah memiliki Tanda tangan elektronik dapat langsung membubuhkan Tanda tangan elektronik dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
5. e.penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
6. f.penduduk menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
7. g.dokumen pengajuan Adminduk Daring diproses lebih lanjut oleh Disdukcapil Kota;
8. h.penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan jdih.pontianakkota.go.id
9. i.penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.
(2)Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

Pasal 57

(1)Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 g ayat (2), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara:
1. a.operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
2. b.operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Pengawas;
3. c.pejabat pengawas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh operator;
4. d.pejabat pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada pejabat administrator;
5. e.dalam hal pejabat pengawas tidak setuju, maka dokumen dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau pejabat pengawas dapat memperbaiki sendiri;
6. f.pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh pejabat pengawas;
7. g.pejabat administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
8. h.dalam hal pejabat administrator tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada pejabat pengawas untuk perbaikan atau pejabat administrator dapat memperbaiki sendiri;
9. i.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh pejabat administrator;
10. j.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik;
11. k.dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada pejabat administrator untuk dilakukan perbaikan;
12. l.hasil dokumen elektronik yang telah dibubuhkan tanda tangan elektronik dikirimkan kepada penduduk dan disimpan dalam resipatori Sikminduk;
13. m.penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Disdukcapil sebagai salinan Dokumen Elektronik; dan
14. n.Khusus untuk dokumen kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian dan kartu keluarga, dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan menggunakan kertas khusus.
(2)Dokumen kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian dan kartu keluarga yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dapat dikirimkan kepada penduduk sesuai dengan alamatnya atau penduduk mengambil sendiri.
(3)Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan. jdih.pontianakkota.go.id Pasal 57 i
(1)Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Adminduk Daring, penduduk menggunakan pelayanan manual.
(2)Pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(3)Operator yang melaksanakan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan input data permohonan penduduk ke dalam SIAK dan melakukan alih media formulir permohonan penduduk ke dalam Pelayanan Adminduk Daring.
(4)Permohonan penduduk yang sudah diinput ke dalam SIAK dan berkas yang sudah dilakukan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diproses lebih lanjut.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…