DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Industri Unggulan Daerah, Sistematika RPIK Pontianak Tahun 2020-2040, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ` ~ 2 ~ jdih.pontianakkota.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ` ~ 3 ~ jdih.pontianakkota.go.id Nomor 4987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak. ` ~ 4 ~ jdih.pontianakkota.go.id
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
7.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Kalimanatan Barat.
9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK Pontianak 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pontianak.
11.Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pembangunan Industri daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah Ini adalah sebagai dasar bagi Pengembangan Industri di daerah.
(3)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.industri unggulan daerah;
2. b.sistematika RPIK Pontianak Tahun 2020-2040;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pembinaan dan pengawasan; dan
5. e.pembiayaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

(1)Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama Daerah yaitu: ` ~ 5 ~ jdih.pontianakkota.go.id
1. a.industri aloe vera;
2. b.industri ekonomi kreatif; dan
3. c.industri kecil menengah.
(2)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan daerah.
(3)Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam RPIK Pontianak Tahun 2020-2040.

BAB IV

SISTEMATIKA RPIK PONTIANAK TAHUN 2020-2040

Pasal 4

(1)Sistematika RPIK terdiri atas:
1. a.BAB I : pendahuluan;
2. b.BAB II : gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
3. c.BAB III : visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.BAB IV : strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
5. e.BAB V : penutup
(2)RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
2. b.strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
3. c.peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.
(5)RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. ` ~ 6 ~ jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 6

RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RPIK Pontianak Tahun 2020-2040.
(2)Walikota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah- langkah penyelesaian sektor industri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 ` ~ 7 ~ jdih.pontianakkota.go.id (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Desember 2020 WALIKOTA PONTIANAK, TTD EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, TTD MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK P R O V I N S I K A L I M A N T A N B A R A T : ( 8 / 2 0 2 0 ) ` ~ 8 ~ jdih.pontianakkota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040 I. PENJELASAN UMUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak mengamanatkan bahwa arahan pengembangan industri di Kota Pontianak adalah di bentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang cukup tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak. Serta Kota Pontianak telah menetapkan Industri Unggulan ` ~ 9 ~ jdih.pontianakkota.go.id Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota dalam Pengembangan Aloe Vera Industri Unggulan Kota Pontianak, sehingga Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Kota tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kota. Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kota Pontianak, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak ini dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020- 2040. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014