DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Kebijakan dan Strategi, Pengelolaan Sampah, Perizinan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Larangan, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan dan Kompensasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pontianak yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan Huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.pontianakkota.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); jdih.pontianakkota.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149); jdih.pontianakkota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah.
11.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. jdih.pontianakkota.go.id
16.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
21.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
22.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
23.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
25.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
26.Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan atau perpanjang jalan.
27.Pemadatan adalah upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir lebih efisien.
28.Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk kompos.
29.Daur ulang adalah proses pengolahan sampah yang menghasilkan produk baru.
30.Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan dari kondisi yang tidak normal menjadi kondisi yang normal.
31.Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. jdih.pontianakkota.go.id

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, keamanan dan azas nilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan; dan
c.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.tugas dan kewenangan;
b.hak dan kewajiban;
c.kebijakan dan strategi;
d.pengelolaan sampah;
e.perizinan;
f.pengembangan dan penerapan teknologi;
g.sistem informasi;
h.peran masyarakat;
i.pembinaan;
j.larangan;
k.insentif dan disinsentif; dan
l.pembiayaan dan kompensasi.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; jdih.pontianakkota.go.id
e.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
g.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
h.mengordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antar lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
g.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
h.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pemerintah daerah wajib membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
(2)Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.pontianakkota.go.id

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap orang/badan berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
c.berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah; dan
f.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1)Dalam pengelolaan sampah, setiap orang/badan wajib:
1. a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
2. b.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
3. c.menyiapkan pewadahan sampah terpilah sesuai dengan peraturan/standar tempat yang berwawasan lingkungan; dan
4. d.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diuraikan oleh proses alam.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
1. a.TPS 3R;
2. b.SPA;
3. c.TPST; dan/atau
4. d.TPA.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS. jdih.pontianakkota.go.id

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…